Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 dalam kategori A pada acara “RBXperience” yang dihelat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Rabu (6/12/2023).
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menerima langsung piagam penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap reformasi birokrasi dan zona integritas di Pemkot Malang.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Wali Kota Malang mengungkap bahwa ia menjalankan amanat Pusat dengan menerapkan program kebijakan 4+1.
“Pada awal saya dilantik yang lalu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga menitipkan hal tersebut. Bahkan khusus untuk kota Malang dimandatkan satu issue strategis. Itu semua saya istilahkan dengan program kebijakan 4 + 1,” ungkap Wahyu.
Wahyu menerangkan, empat isu tematik yang dimaksud meliputi penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan digitalisasi pelayanan publik. Sementara itu, satu isu tematik khusus untuk Kota Malang adalah optimalisasi ekonomi kreatif beserta Malang Creative Centre (MCC).
Dalam upaya memaksimalkan belanja lokal, Pemkot Malang mengoptimalkan penggunaan aplikasi JATIM BEJO (Belanja On Line), dengan transaksi tertinggi di Jawa Timur hingga November mencapai Rp 52.071.487.453. Selain itu, diluncurkan program “Kemis Mbois” untuk mendorong ASN dan Non-ASN menggunakan produk UMKM Kota Malang setiap Kamis.
Wahyu menegaskan komitmen pada penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan fokus pada integrasi aplikasi pelayanan dan dorongan untuk aplikasi berbasis single sign on (SSO). Meski mendapatkan penghargaan, Wahyu tetap menekankan perlunya terus melakukan pembenahan, perbaikan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Diungkapkan dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menilai reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan standar pelayanan publik, Wapres Ma’ruf Amin mendorong pendirian Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan berbasis digital di setiap kota/kabupaten.
Penghargaan yang diberikan mencakup kategori beragam seperti penerimaan predikat WBK/ZI (Wilayah Bebas Korupsi/Zona Integritas) dan WBBM/ZI (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/Zona Integritas), peringkat SAKIP, dan penghargaan RB Tematik. Kota Malang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap reformasi birokrasi dan integritas, menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.