Kota Malang, blok-a.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kota Malang pada 2025 mencapai 34,4 ribu jiwa. Memasuki tahun 2026, Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka kemiskinan secara lebih terukur, dengan penguatan dan pemutakhiran data sebagai fokus utama.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan akurasi data menjadi kunci utama dalam penanganan kemiskinan agar intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Jadi kami akan terus memantapkan data yang sebenarnya sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau data kita lebih update, penanganan kemiskinan itu bisa lebih komprehensif,” ujar Donny, Sabtu (3/1/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah basis data yang akan diperkuat antara lain Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKT SAM Reborn). Kedua data tersebut menjadi fondasi penanganan kemiskinan yang terintegrasi lintas sektor.
Menurut Donny, data sosial ekonomi yang akurat juga sangat dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam menjalankan program-program strategis pemerintah daerah.
“Dinas-dinas itu juga memerlukan data ini. Sehingga pada saat kami menyajikan data yang akurat ke dinas-dinas terkait, data itu sesuai. Sehingga penanganan kemiskinan di Kota Malang nanti semakin holistik,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Dinsos P3AP2KB, tingkat kemiskinan Kota Malang pada 2025 berada di angka 3,85 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 3,91 persen.
“Angka kemiskinan kita tahun 2025 ini sudah turun menjadi 3,85 persen dari 3,91 persen di tahun 2024. Kalau jumlahnya sekitar 34 ribu jiwa dan semua itu sudah kami intervensi,” ucap Donny.
Selain penguatan pendataan, Dinsos P3AP2KB juga menyiapkan strategi kolaborasi lintas OPD dalam menekan kemiskinan. Intervensi dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelatihan wirausaha, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Jadi intervensi kami, terkait usaha dari provinsi, lalu pelatihan daru Diskopindag, kemudian dari kami bantuan sosial,” jelasnya.
Donny menerangkan, validitas data menjadi hal paling krusial mengingat banyaknya program bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi masyarakat miskin.
- “Tapi memang yang terpenting adalah akurasi data. Karena pemerintah pusat itu mengucurkan untuk masyarakat miskin itu kan banyak. Seperti BLT, BLTS, PKH, PKH Plus dan lainnya. Sehingga kalau daerah datanya tidak valid, itu kesulitan,” pungkasnya. (yog/bob)