Kabupaten Malang, blok-a.com – Wakil Bupati (Wabup) Malang Hj Lathifah Shohib meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Putukrejo di Dusun Krajan, Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada Jumat (9/1/2026). SPPG ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penerima manfaat dari desa sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, Lathifah menyampaikan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada anak usia dini, terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
“PAUD ini perlu mendapat prioritas karena merupakan golden age. Selain membutuhkan stimulasi pengembangan kecerdasan, baik intelektual maupun multiple intelligence, anak-anak juga membutuhkan asupan gizi yang cukup agar perkembangan jasmani dan rohani seimbang,” ujar Lathifah.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini, sebaran SPPG di Kabupaten Malang belum sepenuhnya merata di seluruh kecamatan. Namun, ia berkomitmen untuk segera mempercepat pemerataan SPPG di Kabupaten Malang.
“Kalau informasi yang saya terima, sampai hari ini sebaran SPPG sepertinya belum lengkap di 33 kecamatan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” terangnya.
Lathifah terus mendorong partisipasi berbagai pihak, termasuk yayasan dan masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan program prioritas pemerintah pusat tersebut.
“Peran pemerintah daerah tinggal mendorong partisipasi. Seperti yayasan ini, ikut berkontribusi mewujudkan program Bapak Presiden,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Putukrejo Kalipare, Achmad Andre Rifqiarno, menerangkan pada tahap awal SPPG Putukrejo akan melayani sekitar 2.500 penerima manfaat.
“Sekitar 2.000 penerima berasal dari siswa dan tenaga pendidik, termasuk guru. Sementara 500 lainnya untuk kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita usia 1 sampai 5 tahun yang belum masuk PAUD,” terangnya.
Ia menyebutkan, SPPG Putukrejo akan melayani sekitar 5 sekolah tingkat SD dan SMP yang berada di tiga desa, yakni Desa Putukrejo, Tumpakrejo, dan Kaliasri.
Terkait operasional, Andre menyampaikan pihaknya masih menunggu penyelesaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta perancangan menu gizi seimbang. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar satu minggu sebelum layanan dapat berjalan optimal.
“Kami juga masih dalam proses pengurusan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang saat ini sedang diajukan ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Andre menjelaskan, jumlah penerima manfaat masih berpeluang bertambah, bergantung pada petunjuk teknis (juknis) yang akan ditetapkan ke depan.
“Kalau nanti ada kebutuhan tambahan dan juknis memungkinkan, insyaallah penerima manfaat bisa bertambah,” pungkasnya. (yog/bob)