Kota Malang, blok-a.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi Hari Tani di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (24/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa 10 poin tuntutan yang menyoroti persoalan agraria, kondisi petani, hingga kerusakan lingkungan.
Koordinator Lapangan Amarah Brawijaya, Farhan, mengatakan aksi tersebut menjadi momentum untuk kembali mengangkat persoalan petani, khususnya di wilayah Malang Raya. Menurutnya, peringatan Hari Tani juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali pemenuhan hak-hak petani.
“Tujuan dari kita melaksanakan aksi sendiri adalah ini merupakan momen krusial dari Hari Tani Nasional. Kami mencoba untuk menggaungkan kembali, di mana sudah lama di Kota Malang ini tidak terjadi aksi-aksi Hari Tani,” kata Farhan saat ditemui seusai aksi.
Dalam aksi tersebut, Amarah Brawijaya membawa 10 tuntutan. Di antaranya meminta kaji ulang pengesahan UU UPA dan reforma agraria, partisipasi publik dalam setiap kebijakan agraria dan pembangunan, serta segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Massa juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis, penanganan kerusakan ekologis, penghentian PSN yang dinilai mengancam ruang hidup rakyat, serta evaluasi praktik patronase dan monopoli dalam tata kelola pertanian dan peternakan.
Tuntutan lainnya yakni evaluasi kebijakan swasembada pangan, evaluasi tata kelola pupuk bersubsidi, serta desakan kepada Pemerintah Kota Malang untuk mengevaluasi dan mengkritisi regulasi pemerintah pusat yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Farhan mengatakan, pihaknya telah melakukan observasi di sejumlah wilayah Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dari hasil observasi tersebut, ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi petani, salah satunya terkait akses pupuk bersubsidi.
“Permasalahannya itu sebenarnya cukup mirip, yaitu masih tingginya praktik nepotisme dari atas ke bawah. Ketika rekan-rekan petani ingin mendapatkan pupuk bersubsidi dan sebagainya, itu terlalu dimonopoli oleh beberapa organ atau beberapa pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, petani yang tidak memiliki kedekatan dengan pihak tertentu berpotensi hanya mendapatkan sisa pupuk. Farhan menyebut persoalan tersebut ditemukan dalam observasi di sejumlah titik Malang Raya, mulai dari wilayah pesisir, dataran tinggi, hingga kawasan Dau.
Selain pupuk bersubsidi, Amarah Brawijaya menyoroti penyusutan lahan pertanian akibat pembangunan. Farhan menilai pemerintah perlu memperhatikan keberadaan lahan pertanian agar pembangunan tidak terus mengurangi ruang produksi pangan.
“Menurunnya lahan-lahan pertanian sendiri itu berarti berkurangnya pendapatan dari petani-petani kecil dan selain itu juga mengurangi penghasilan dari pangan-pangan itu sendiri,” katanya.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan target swasembada pangan yang sedang dikejar pemerintah. Menurutnya, target tersebut akan sulit dicapai apabila lahan pertanian terus beralih fungsi untuk pembangunan.
“Gimana itu mau tercapai kalau sekiranya dari lahan-lahan pertanian pun banyak yang ibaratnya digusur untuk pembangunan,” ujar Farhan.
Aksi tersebut, kata Farhan, tidak bertujuan memaksa anggota DPRD Kota Malang turun menemui massa. Pihaknya memilih menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan gedung DPRD.
“Dari kami memang tujuannya untuk menyampaikan orasi saja dan menyampaikan pendapat. Bukan goals dan tujuan kita untuk memaksa dan mendesak mereka keluar dan berdiskusi dengan kita,” pungkasnya.
Massa aksi kemudian membubarkan diri sekitar pukul 17.45 WIB. Pembubaran berlangsung dengan tertib dan situasi di sekitar lokasi kembali kondusif. (ber)