Kota Malang, blok-a.com – Dalam rangka rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Selasa (30/4/2024), penyampaian pendapat fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023. Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang menyuarakan beragam permasalahan yang masih belum terselesaikan dalam kepemimpinan Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa pada tahun 2023 lalu, pendapatan daerah mengalami penurunan drastis hingga mencapai Rp 183 miliar.
Pemkot Malang dinilai kurang memiliki strategi yang terukur dalam meningkatkan pencapaian PAD. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan dalam mencapai kemandirian ekonomi, terutama dengan adanya peningkatan anggaran belanja yang tidak sebanding dengan peningkatan PAD.
Seusai rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menekankan bahwa kesalahan bukan terletak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas ketidakmampuannya mencapai target PAD.
Sejak awal, Bapenda telah menyampaikan bahwa target yang ditetapkan sangat tidak realistis. Catatan pada LKPJ Kota Malang tahun 2023 juga mencatat revisi target PAD sebanyak dua kali dalam APBD tahun tersebut.
Meskipun target awalnya ditetapkan sebesar Rp 1 triliun, namun kemudian direvisi menjadi Rp 850 miliar karena dianggap terlalu tinggi. Bahkan, menurut Made, Bapenda sendiri sudah merasa bahwa target tersebut tidak akan tercapai.
“Dari awalnya, Bapenda sudah mengatakan bahwa tidak mampu mencapainya jika ditargetkan sedemikian,” ucapnya.
Made menekankan bahwa Bapenda telah memiliki perhitungan yang matang, dengan memperkirakan bahwa PAD hanya dapat mencapai Rp 650 miliar.
“Yang sebenarnya realistis yang disampaikan Bapenda adalah di angka Rp 650 miliar. Ini akan kita pertimbangkan sebagai sebuah kajian bahwa Bapenda sudah memiliki perhitungan yang matang terkait hal ini,” katanya.
Dengan adanya permasalahan ini, Pemkot Malang dapat memperbaiki strategi dan melakukan langkah-langkah yang lebih terukur untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.
“Pendapatan seharusnya menjadi prioritas yang didahulukan, diikuti oleh pengeluaran. Namun terkadang, urutan ini terbalik pengeluaran yang terlihat besar lebih dahulu, sehingga pendapatan harus dipaksakan untuk menutupinya, yang pada akhirnya tidak mampu mencapai target,” terangnya. (art/bob)