Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan proyek rehabilitasi jalan di sekitar Pasar Induk Gadang akan dilaksanakan pada tahun 2026, tepatnya setelah Hari Raya Idulfitri. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan tersebut.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa perbaikan jalan di area Pasar Gadang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperoleh usai Pemkot Malang melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Usulan perbaikan jalan di Pasar Induk Gadang sudah disetujui. Kami mengajukan banyak bantuan dan sebagian besar disetujui,” ujar Wahyu, Jumat (2/1/2026).
Sebagai informasi, proyek rehabilitasi jalan di kawasan Pasar Induk Gadang sebelumnya telah tercantum dalam Layanan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2025. Kegiatan tersebut terdaftar dengan nama Belanja Konstruksi Rehabilitasi Jalan Pasar Gadang dan Gadang–Bumiayu, Kelurahan Gadang.
Kedua paket proyek sempat diajukan dalam proses tender pada Januari 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang dengan sumber anggaran DAK.
Untuk paket Rehabilitasi Jalan Gadang–Bumiayu, pagu anggaran tercatat sebesar Rp8,44 miliar, sementara Rehabilitasi Jalan Pasar Gadang memiliki pagu Rp7,95 miliar. Namun, pelaksanaan proyek tersebut sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Di tahun 2026, proyek rehabilitasi dipastikan kembali berjalan dengan sasaran perbaikan jalan kembar bermedian serta jalan-jalan sirip yang menjadi akses pendukung di sekitar Pasar Gadang.
“Jadi ada dua jalan utama, termasuk jalan kembar dengan median, serta jalan-jalan sirip di sekitar Pasar Gadang yang akan kita benahi,” jelas Wahyu.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan ini menjadi langkah krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaan proyek masih menunggu kesiapan pedagang untuk memindahkan kios ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Relokasi kios direncanakan dilakukan setelah Lebaran guna menghindari gangguan aktivitas jual beli.
“Pedagang masih menunggu waktu, katanya menunggu Lebaran. Setelah itu mereka akan membongkar sendiri kiosnya karena lahan pengganti sudah siap,” terangnya.
Wahyu menambahkan, seluruh biaya pembangunan kios pengganti ditanggung oleh pedagang, sementara Pemkot Malang memberikan keringanan berupa pembebasan biaya sewa.
“Komunikasi terus kami lakukan. Pemerintah tidak mengeluarkan biaya pembangunan, kami hanya menggratiskan biaya sewanya,” pungkasnya. (bob)