Jalur Pansela Rampung Akhir 2026, Kunjungan Wisata Malang Selatan Diproyeksi Naik

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang (foto: Blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kabupaten Malang, Blok-a.com – Pembangunan ruas jalan Gondanglegi–Bantur–Balekambang atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2026. Infrastruktur ini diyakini akan meningkatkan aksesibilitas sekaligus mendongkrak kunjungan wisata ke kawasan Malang Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, mengatakan peningkatan akses jalan akan berdampak langsung pada pergerakan wisatawan, khususnya ke destinasi pantai.

“Perhelatan Gondanglegi-Bantur, Balekambang ini kan menjadi proyek nasional. Kita dukung, mudah-mudahan informasi yang kami terima akhir Desember selesai. Tentunya akan berdampak pada kunjungan pariwisata,” ujarnya.

Berdasarkan data Disparbud, kunjungan wisata ke pantai di Malang Selatan pada 2025 mencapai sekitar 1,5 juta orang. Dengan selesainya jalur tersebut, angka kunjungan diperkirakan meningkat signifikan dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“2025 Kunjungan ke pantai kita sekitar 1,5 juta orang. Kalau jalan itu jadi, diperkirakan akan lebih. Nah, tentunya ini akan memberikan kontribusi tambahan bagi PAD,” jelasnya.

Namun, peningkatan kunjungan juga berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama terkait kapasitas pengelolaan lingkungan. Disparbud menilai isu sampah menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi.

“Negatifnya di antaranya bagaimana kesiapan Kabupaten Malang mengelola sampah di Malang Selatan. Ini menjadi catatan yang sudah kami inisiasi dengan Kepala Dinas DLH untuk menjadi prioritas penanganan sampah di Malang Selatan, khususnya daerah pesisir pantai wisata,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Malang mulai menyusun skema kolaborasi lintas sektor, termasuk mencari lokasi pengelolaan sampah. Keterbatasan lahan milik pemerintah daerah menjadi kendala utama.

“Karena kita kabupaten nggak punya tanah sampah. Tanah itu ada di Kehutanan Sosial dan Perhutani. Kita mencoba pendekatan melalui kelompok pengelola hutan sosial untuk mencari lokasi pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Selain aspek lingkungan, Disparbud juga memetakan karakteristik destinasi unggulan di Malang Selatan. Saat ini, Pantai Balekambang dan Tanjung Penyu menjadi dua destinasi dengan kunjungan tertinggi, meski memiliki strategi promosi berbeda.

“Balekambang itu menjual melalui paket-paket kegiatan dan gelaran seni. Kalau Tanjung Penyu menjual melalui kekuatan media sosialnya,” katanya.

Di sisi lain, aspek keselamatan wisatawan juga menjadi perhatian, menyusul adanya insiden di beberapa pantai. Disparbud bersama aparat kepolisian mulai melakukan sosialisasi dan evaluasi kesiapan pengelola destinasi.

“Kita bersama Polres kemarin bagaimana pengelolaan keselamatan dan keamanan pengunjung. Nanti Dinas Pariwisata akan mengecek kesiapan destinasi,” ujarnya.

Terkait pengelolaan destinasi oleh pihak ketiga, seperti di kawasan Teluk Asmara, Disparbud menegaskan akan ada penyesuaian dengan kebijakan kehutanan sosial yang kini menjadi payung pengelolaan lahan.

“Teluk Asmara itu pihak ketiga, sebelumnya bekerja sama dengan Perhutani. Ke depan harus bekerja sama dengan Kehutanan Sosial karena penetapannya ikut Kehutanan Sosial,” jelasnya. (yog/ova)