Kabupaten Malang, blok-a.com – Kabupaten Malang ditetapkan sebagai role model pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Jawa Timur pada 2026. Penetapan tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Kunjungan itu menjadi tahap finalisasi pilot project nasional, setelah Pemerintah Pusat menunjuk Kabupaten Malang sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang akan menjalankan program strategis nasional lintas sektor.
Lathifah mengatakan, pilot project tersebut akan dilaksanakan di tujuh provinsi di Indonesia, dengan masing-masing satu kabupaten/kota sebagai daerah percontohan.
“Pilot project dari beberapa program strategis nasional akan dilaksanakan pada tujuh provinsi, dan di masing-masing provinsi untuk satu kabupaten/kota. Untuk Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan adalah di Kabupaten Malang,” kata Lathifah, Rabu (27/1/2026).
Dalam pertemuan dengan Kementerian PPN/Bappenas, disepakati fokus kerja sama antara Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat mencakup sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut diproyeksikan menjadi contoh pengembangan kebijakan dan program yang dapat direplikasi di daerah lain di Jawa Timur.
Lathifah menambahkan, kerja sama antara Pemkab Malang dan Kementerian PPN/Bappenas akan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada awal Februari 2026.
“Kerja sama antara Pemkab Malang dan Kementerian PPN/Bappenas akan ditandai dan dilakukan MoU pada awal bulan Februari 2026. Kementerian PPN/Bappenas akan mendampingi berbagai program pertanian dan pariwisata mulai hulu hingga hilir,” tambahnya.
Khusus sektor pendidikan, lanjut dia, Kementerian PPN/Bappenas akan membantu Pemerintah Kabupaten Malang mencari sumber pembiayaan hibah agar pengembangan sektor pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD.
“Sektor pendidikan, PPN membantu mencari donor pembiayaan secara hibah, sehingga tidak bergantung kepada APBN maupun APBD. Selain infrastruktur pendidikan, Kementerian bersama Kemendikdasmen juga akan mencarikan solusi terkait tenaga kependidikan,” pungkasnya. (yog/bob)