Kabupaten Malang, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong langkah merger atau penggabungan sekolah sebagai solusi atas persoalan banyaknya sekolah yang kekurangan murid, khususnya di wilayah pinggiran dan pedesaan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menilai penggabungan sekolah menjadi langkah realistis agar rasio antara jumlah guru dan murid tetap seimbang serta proses belajar mengajar berjalan optimal.
“Kalau kekurangan murid, saya kira sekarang kan bisa ada langkah untuk di-merger. Artinya di-merger di sekolah yang memang, ya kalau sama-sama kekurangan murid lalu digabungkan, kan bisa jadi penuh,” ujar Zia, sapaan akrabnya Rabu (7/1/2025).
Menurutnya, sekolah yang kekurangan murid tidak perlu dipaksakan untuk tetap berdiri sendiri. Penggabungan dengan sekolah terdekat dinilai lebih efektif dibandingkan menutup sekolah.
“Sekolah-sekolah yang memang kekurangan murid itu tidak harus dipaksakan. Bisa mengusulkan untuk di-merger ke sekolah terdekat,” jelasnya.
Ziaul Haq juga mengungkapkan, persoalan kekurangan murid di tingkat sekolah dasar (SD) diperparah dengan keterbatasan kepala sekolah. Saat ini, Kabupaten Malang masih mengalami kekurangan kepala sekolah SD, sehingga banyak kepala sekolah harus merangkap di dua sekolah sekaligus.
“Banyak kepala sekolah SD di Kabupaten Malang itu merangkap. Kepala sekolah SD satu merangkap kepala sekolah SD dua, karena memang kebutuhannya kurang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik merger sekolah sebenarnya sudah sering dilakukan di Kabupaten Malang. Hal tersebut terjadi karena sejumlah sekolah benar-benar kehabisan murid.
“Kabupaten Malang sudah sering melakukan merger ini karena memang kehabisan murid. Banyak sekolah yang akhirnya di-merger ke sekolah berikutnya,” kata Ziaul Haq.
Penggabungan sekolah, lanjut dia, dilakukan berdasarkan evaluasi data Dapodik, terutama terkait keseimbangan jumlah siswa dan guru. Sekolah yang dinilai tidak ideal dapat mengusulkan evaluasi ke Dinas Pendidikan untuk kemudian dilakukan merger.
“Langkahnya bukan ditutup, tapi di-merger. Dan nanti semua ditanggung, termasuk seragam siswa, itu ditanggung APBD. Tahun ini banyak seragam yang ditanggung APBD,” ujarnya.
Terkait penyebab utama kekurangan murid, Ziaul Haq menyebut faktor geografis dan kebiasaan masyarakat menjadi pemicu. Di wilayah terpencil, banyak siswa yang memilih mondok, sementara di beberapa desa jumlah sekolah dinilai terlalu banyak.
“Ada satu desa itu bisa punya tiga SD. Seperti di Mangliawan, akhirnya karena muridnya sedikit, dia mengajukan merger. Idealnya satu desa itu cukup satu atau dua sekolah,” jelasnya.
Ia menegaskan, kekurangan murid mayoritas terjadi di wilayah pinggiran dan perbatasan. Sementara di kawasan yang mudah diakses atau memiliki sekolah favorit, jumlah siswa relatif stabil.
“Kekurangan siswa ini khususnya di daerah pinggiran. Kalau di daerah perbatasan atau sekolah favorit, rata-rata aman,” pungkasnya. (yog/bob)