Kabupaten Malang, blok-a.com – Menyusul adanya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap program MBG yang saat ini mulai berjalan di berbagai sekolah.
“Kami pastikan dari Komisi IV, pengawasan terhadap MBG ini kami lakukan secara ketat di Kabupaten Malang,” kata Zulham, Senin (13/10/2025).
Menurut Zulham, hingga pekan ini dari total target sekitar 200 titik pelaksanaan MBG, sudah 66 titik yang berdiri dan mulai beroperasi. Sebagian besar titik tersebut masih berada dalam tahap awal dan dikawal langsung oleh aparat TNI dan Polri yang turut menjadi perintis pelaksanaan program tersebut.
Ia mengakui bahwa sempat ada laporan dugaan keracunan yang ditangani salah satu puskesmas, namun belum dapat dipastikan kaitannya dengan konsumsi makanan dari program MBG.
“Memang sempat ada beberapa laporan, tetapi kami belum bisa mengklarifikasi pasti apakah ini karena dampak keracunan MBG atau bukan. Bisa jadi karena faktor lain seperti jajan di luar,” imbuhnya.
Zulham menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya menyangkut pelaksanaan program, tetapi juga standar kebersihan dan sanitasi penyedia makanan. Ia menyoroti masih adanya penyedia makanan yang belum memiliki sertifikat sanitasi sebagaimana yang disyaratkan.
“Harapan kami ke depan, pengelola MBG harus profesional dan minimal punya sertifikat sanitasi. Karena kami lihat di beberapa titik ini belum ada yang memiliki,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, layanan MBG di Kabupaten Malang saat ini belum berjalan maksimal. Sebab, dari 66 titik yang ada, sebagian besar belum beroperasi penuh. Meski begitu, DPRD berkomitmen akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik dalam waktu dekat untuk memastikan standar pelayanan dan keamanan pangan berjalan sesuai prosedur.
“Minggu ini kami akan sidak di beberapa titik MBG. Ini sekaligus sebagai warning, agar pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai SOP. Anak-anak ini kan anak-anak kita semua, tanggung jawab kesehatannya ada di kita,” jelasnya.
Zulham menegaskan, meski program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui instansi vertikal, DPRD Kabupaten Malang tetap akan melakukan pengawasan penuh agar kasus serupa seperti yang terjadi di daerah lain tidak terulang di Kabupaten Malang. (yog)