Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) periode hasil Pemilu 2024–2029 Tahun Anggaran 2026.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp7.080.120.000. Bantuan tersebut diserahkan kepada partai politik di Balai Kota Malang, Jumat (18/9/2026).
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik pada Pemilu 2024.
Setiap suara dihargai Rp15.000. Dengan skema tersebut, jumlah bantuan yang diterima setiap partai berbeda sesuai perolehan suaranya.
“Jadi pembagian pada partai politik yang mendapatkan suara, per suara Rp15.000. Akhirnya ketemu tadi tertinggi dari PDI Perjuangan, yang berikutnya dari PAN, PKB,” kata Wahyu.
Wahyu menegaskan, pembagian bantuan tidak berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik, melainkan berdasarkan jumlah suara sah.
“Ini diberikan kepada partai-partai politik yang sesuai dengan jumlah suaranya, bukan dengan jumlah kursinya, tapi jumlah suaranya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen DPA Bakesbangpol Kota Malang Tahun Anggaran 2026, terdapat sembilan partai politik penerima bantuan. Rinciannya yakni:
- PDI Perjuangan memperoleh 87.126 suara dengan bantuan Rp1.306.890.000.
- PKB memperoleh 79.766 suara dengan bantuan Rp1.196.490.000.
- Gerindra memperoleh 66.632 suara dengan bantuan Rp999.480.000.
- PKS memperoleh 66.349 suara dengan bantuan Rp995.235.000.
- Golkar memperoleh 58.146 suara dengan bantuan Rp872.190.000.
- Demokrat memperoleh 32.443 suara dengan bantuan Rp486.645.000.
- NasDem memperoleh 32.049 suara dengan bantuan Rp480.735.000.
- PSI memperoleh 26.101 suara dengan bantuan Rp391.515.000.
- PAN memperoleh 23.396 suara dengan bantuan Rp350.940.000.
Wahyu menjelaskan, bantuan keuangan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan demokrasi politik di daerah.
Salah satu pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk pendidikan politik masyarakat, termasuk pemilih muda dan pemilih pemula.
“Jadi mereka ini diberikan, diserahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka akan bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada,” ujarnya.
Menurut Wahyu, pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan. Pemerintah dan partai politik memiliki peran dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.
“Salah satunya memang tanggung jawabnya kan pemerintah, partai politik juga punya tanggung jawab, pemerintah juga hadir,” katanya.
Pemkot Malang juga rutin melakukan sosialisasi politik dengan melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Sementara itu, terkait kehadiran Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang dalam kegiatan tersebut, Wahyu memastikan agenda tersebut merupakan kegiatan resmi Pemkot Malang.
“Ya, itu kan acara Pemerintah Kota Malang yang mengundang semua ketua partai politik,” pungkasnya. (bob)