Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Malang terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkahnya dilakukan dengan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Senin (27/10/2025) kemarin.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengatakan pihaknya menyoroti pentingnya penerapan quality control (QC) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penyajian makanan MBG.
“Terutama terkait quality control (QC) harus benar-benar dijalankan, SOP harus diperhatikan,” tegas Zia, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, peristiwa dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi di MTs Al-Khalifah Kepanjen menjadi peringatan penting bagi seluruh penyelenggara MBG di Kabupaten Malang agar lebih berhati-hati.
“Peristiwa itu menjadi tamparan keras. Kami tidak ingin hal seperti itu terulang lagi di SPPG lain, apalagi di daerah lain,” ujarnya.
Menurut Zia, SPPG di Desa Sidodadi sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dari total 3.800 porsi MBG yang diproduksi setiap hari, hampir seluruhnya habis dikonsumsi penerima manfaat.
“Kami lihat juga cukup bagus. Dari 3.800 ompreng (food tray) yang didistribusikan, rata-rata habis semua. Itu berarti diterima dengan baik,” jelasnya.
Zia berharap seluruh SPPG di Kabupaten Malang dapat mempertahankan standar kualitas dan terus berinovasi dalam penyajian menu agar tidak menimbulkan kebosanan bagi penerima manfaat.
“Kami lihat di Sidodadi sudah sangat bagus. Harapan kami, seluruh petugas bisa kompak dan terus berimprovisasi dalam menyajikan berbagai menu,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang diterima blok-a.com, saat ini terdapat 71 SPPG yang sudah aktif beroperasi di Kabupaten Malang, sementara 24 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan untuk segera beroperasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, menegaskan bahwa seluruh pengelola SPPG perlu terus menjaga kualitas makanan dan keamanan pangan.
“Secara di lapangan sudah bagus. Dari hasil kunjungan, ompreng yang diambil dari sekolah-sekolah banyak yang habis. Jadi tetap kontrol kualitas makanan dan ajukan sertifikasi halal kalau sudah dapat SLHS,” jelas Wiyanto. (yog/bob)