Kota Malang, blok-a.com – Program angkutan pelajar gratis di Kota Malang diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi bagi pelajar. DPRD Kota Malang mendorong program tersebut sekaligus menjadi momentum untuk membenahi angkutan kota yang dinilai masih memiliki sejumlah persoalan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan program angkutan pelajar gratis memiliki dua tujuan. Selain memberikan layanan transportasi gratis bagi pelajar, program tersebut juga diharapkan dapat memberdayakan angkot dan pengemudinya.
Namun, Anas menilai pelaksanaan program tetap perlu dievaluasi. Efektivitas layanan harus menjadi dasar sebelum pemerintah menambah armada maupun memperluas cakupan penerima manfaat.
“Kalau memang dirasa cukup efektif, harus kita perbesar asas manfaatnya, baik itu kepada angkot maupun kepada pelajar,” kata Anas.
Menurutnya, pembenahan transportasi Kota Malang tidak bisa hanya berfokus pada angkutan pelajar gratis. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah rute angkot yang disebut tidak banyak berubah sejak era 1990-an.
“Rute angkot kan sudah mulai tahun 90-an belum ada perubahan sampai sekarang. Sementara Kota Malang berkembang begitu pesat,” ujarnya.
Karena itu, program angkutan pelajar gratis perlu ditempatkan dalam agenda pembenahan transportasi yang lebih luas, termasuk penataan ulang trayek dan peningkatan standar pelayanan angkot.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan rencana Kota Malang terhubung dengan Trans Jatim melalui skema feeder. Anas menilai layanan baru tersebut harus berjalan beriringan dengan angkot yang sudah ada.
“Harus berjalan beriringan dengan Trans Jatim. Skema feeder itu juga harus melibatkan angkot existing,” tegasnya.
Menurut Anas, skema feeder idealnya juga disertai mekanisme scrapping angkot lama. Dengan begitu, transformasi transportasi tidak hanya menghadirkan layanan baru, tetapi juga tetap memberikan manfaat bagi pengemudi angkot.
Sementara itu, program angkutan pelajar gratis menggunakan skema buy the service. Pemkot Malang membeli layanan dari mitra angkot melalui koperasi atau paguyuban. Pembayaran kepada pengemudi dihitung berdasarkan rute, jarak tempuh, dan layanan.
Layanan tersebut juga dilengkapi GPS untuk membantu pengawasan. Namun, Anas menegaskan efektivitas program tetap harus dilihat setelah berjalan.
DPRD Kota Malang akan melihat hasil pelaksanaan program sekaligus kemampuan fiskal daerah. Jika manfaatnya terbukti besar, jumlah angkot maupun pelajar yang terlayani dinilai dapat diperluas.
“Kalau ini sudah berjalan baik dan efektif, harus diperbesar volumenya. Makin banyak angkot yang dirangkul, semakin besar manfaatnya,” pungkasnya.