Kabupaten Malang, blok-a.com – DPRD Kabupaten Malang kini tengah fokus membenahi sistem pelaporan pajak listrik (PBJT) dan pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai tidak transparan oleh pihak PLN.
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pajak dan Retribusi DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, usai pembahasan revisi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ia memberi perhatian serius pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor listrik. Pajak ini diambil sebesar 10 persen dari setiap pembayaran listrik masyarakat, namun selama ini pelaporannya dinilai tidak transparan.
“PLN tidak pernah memberi tahu secara formal berapa pelanggan, berapa yang ditarik, tiba-tiba kita dikasih uang tiap tahun. Rata-rata sekitar Rp120 miliar, tapi tidak pernah ada datanya. Ini yang sedang kami minta kejelasan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti beban pembayaran PJU yang dibebankan kepada Pemkab Malang. Menurutnya, banyak titik PJU yang terindikasi fiktif yakni terdata di sistem, namun tidak memiliki meteran atau bahkan tidak menyala sama sekali.
“Ada PJU-nya tapi tidak ada meterannya, tapi kami disuruh bayar. Rata-rata satu desa bisa 3 sampai 10 juta rupiah per bulan. Kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa miliaran rupiah. Ini yang kami minta diklarifikasi,” tambahnya.
Zulham menegaskan, Pemkab Malang akan memanggil PLN untuk membahas transparansi data pelanggan, potensi kebocoran pajak, dan kejelasan pembayaran PJU tersebut.
“Kami ingin uang rakyat yang miliaran itu jelas. Kalau listriknya fiktif, jangan ditarik. Kalau ada meterannya, ya hitung sesuai meteran. Jangan tiba-tiba kami disodori tagihan sekian puluh miliar tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD juga tengah mengkaji beberapa penyesuaian tarif retribusi agar tidak memberatkan masyarakat. Beberapa sektor seperti retribusi sampah, reklame, dan parkir akan ditata ulang agar lebih efisien dan sesuai kemampuan warga.
“Semoga warga Kabupaten Malang dengan penyesuaian ini beban hidupnya bisa sedikit berkurang. Kita arahkan supaya pelayanan tetap jalan tapi tarifnya lebih ringan,” pungkas Zulham. (yog)