Kabupaten Malang, blok-a.com – Progres pembangunan Tol Malang–Kepanjen hingga kini masih mandek pada tahap kajian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan akan kembali “jemput bola” ke Jakarta untuk mempercepat kejelasan proyek strategis tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menyampaikan berdasarkan komunikasi terakhir dengan Kementerian PUPR, biaya pembangunan tol dinilai terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang melalui feasibility study (FS).
“Setelah kami tanyakan ke pusat beberapa hari lalu biayanya terlalu tinggi. Informasi yang saya terima sewaktu ke PUPR, akan dihitung ulang melalui mekanisme feasibility study. Feasibility study itu kayak kajian ulang,” ujar Budiar saat ditemui blok-a.com, Rabu (4/3/2026).
Budiar menambahkan, sempat ada rencana Kementerian PUPR akan hadir ke Malang awal tahun 2026, namun hingga kini belum masih terealisasi.
“Rencananya pusat itu akan hadir di awal tahun 2026 ini. Tapi sampai sekarang belum hadir. Sudah saya komunikasikan dua kali belum terjadwal kata mereka,” imbuhnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Malang berencana menemui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pekan depan.
“Saya akan ke sana lagi, mungkin akan bertanya kepada Pak Menko Infrastruktur yaitu Pak AHY. Mungkin yang akan bisa mengkomunikasikan dengan PUPR,” bebernya.
Budiar menilai keberadaan tol Malang-Kepanjen sangat penting untuk mendukung akses menuju sejumlah titik strategis di wilayah selatan Kabupaten Malang. Terlebih, banyak sekolah berbasis nasional yang berada di wilayah selatan Kabupaten Malang ini.
“Harapan saya tol itu harus jadi segera. Karena akses itu penting sekali. Bisa menuju ke SMA Taruna, ke Sekolah Rakyat, juga ke UB yang sedang membangun Fakultas Vokasi di Desa Tegaron,” ujarnya.
Budiar berharap feasibility study bisa rampung tahun 2026, dilanjutkan tender di tahun yang sama, dan konstruksi dimulai pada 2027.
“Harapan saya, tol itu FS-nya jadi tahun 2026, ditender tahun 2026, pelaksanaannya di tahun 2027,” harapnya.
Jika feasibility study segera rampung, Budiar optimistis pembangunan fisik bisa selesai dalam waktu relatif singkat karena panjang trase hanya sekitar 30 kilometer.
“Perkiraan satu tahun pembangunan mungkin bisa, kan jaraknya sekitar 30 kilometer. Kalau dikebut setahun pun semoga bisa,” katanya.
Sebagai informasi, kata Budiar proyek Tol Malang–Kepanjen sebenarnya sudah masuk dalam RPJMD sejak 2019. Namun pandemi Covid-19 dan persoalan efisiensi pembiayaan menjadi penyebab utama terhambatnya progres.
“Jalan tol itu sudah masuk program RPJMD tahun 2019. Terhambat Covid dan sebagainya. Kemudian terkait efisiensi, ternyata hitung-hitungannya itu mungkin terlalu tinggi,” tandas Budiar.
Dengan rencana pertemuan bersama AHY pekan depan, Pemkab Malang berharap ada kejelasan lanjutan agar proyek tol yang dinanti masyarakat ini segera bergerak dari tahap kajian menuju realisasi.
“Semoga ada kabar baik dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan tol Malang-Kepanjen bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (yog/bob)