Kota Malang, blok-a.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 akan berlanjut ke rapat komisi DPRD. Salah satu poin yang menjadi perhatian legislatif adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan berbagai pertanyaan dan masukan fraksi dalam rapat paripurna pada Senin (13/7/2026) telah dijawab secara umum. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan lebih rinci bersama masing-masing komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan tadi sudah cukup detail. Tinggal membutuhkan penjelasan saja, dan alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan, rapat komisi nantinya akan membahas lebih mendalam setiap jawaban pemerintah daerah, termasuk melibatkan OPD terkait agar diperoleh titik temu terhadap berbagai catatan yang disampaikan DPRD.
“Setelah ini ada rapat komisi. Di situ akan lebih mendetailkan lagi jawaban-jawaban kami, termasuk berdiskusi dengan OPD yang menjawab, sehingga kami bisa mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hasil rapat komisi nantinya akan dirangkum dalam bentuk notulen dan resume sebelum dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar).
“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun serta mentabulasi poin-poin penting, lalu diserahkan ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.
Menurut Amithya, SILPA masih menjadi perhatian utama DPRD karena perlu diketahui penyebab masih adanya sisa anggaran yang tidak terserap.
“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kita dalami,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga akan mencermati penjelasan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar 191 program.
“Kita akan melihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensinya pada hal-hal yang tidak substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana. Itu baru akan terlihat dalam rangkaian rapat komisi,” pungkasnya. (yog/bob)