Dosen Hubungan Tata Negara UB Sebut Jokowi Langgar Etika di Pemilu 2024

Melihat Luas dan Isi Kios Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Terbesar se-Indonesia dan Diresmikan Jokowi
Melihat Luas dan Isi Kios Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Terbesar se-Indonesia dan Diresmikan Jokowi

 

Kota Malang, Blok-a.com – Jelang Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, banyak tanggapan terkait sikap Presiden Jokowi. Pasalnya, presiden telah dianggap menggunakan alat negara untuk kampanye. Hal itu kemudian memicu berbagai aksi pernyataan sikap dari berbagai kampus, antara lain Universitas Brawijaya (UB).

Menurut Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H, M.Hum, menyebut bahwa pihak yang boleh berkampanye bisa dilihat pada undang-undang yang ada.

“Hak presiden untuk kampanye itu dibatasi untuk 2 syarat. Syarat pertama dia harus cuti dan syarat yang kedua dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi hak kampanye presiden dan wapres dibatasi oleh 2 syarat tersebut, idealnya,” tulisnya, melalui akun instagram @bem_fhub.

Kemudian, dia juga menilai bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran, yakni memakai bansos di masa kampanye Pemilu 2024. Sehingga masyarakat menganggap presiden sedang melakukan kampanye.

“Juga dengan memperlihatkan kedekatannya dengan salah satu calon, yaitu saat bertemu ketika di bandara, dan memakan bakso bersama salah satu calon,” ujar dosen Hukum Tata Negara UB ini.

Sementara itu, menurut Dosen HTN FH UB Ibnu Sam Widodo S.H, M.H, menyebut memang secara etika hal itu tidak dibenarkan.

“Secara normatif, UU pemilu kita memperbolehkan seperti press releasenya Jokowi, bahwa kepala negara boleh berkampanye, tetapi sekali lagi secara etika bahwa dia kepala negara itu tidak pantas, kita kan bisa membedakan mana negarawan dan mana politikus,”

Menurut Ibnu, negarawan seharusnya fokus urusan negara dalam jangka panjang. Sementara politikus mengurusi bagaimana urusan mempertahankan, merebut, atau menguasai negara.

Menilai soal presiden yang tidak konsisten, Ibnu mengingatkan agar Jokowi bisa menempatkan diri sebagai negarawan.

“Presiden sebagai bapak negara harus bisa menempatkan diri. Kita tau anaknya maju sebagai salah satu kontestan, adakah orang tua yang ingin anaknya kalah? Secara naluri kebapakan atau naluri orang tua tidak ada, pasti ingin anaknya menang,” papar dia.

Menurutnya, isu ini harus segera dibahas bersama. Tidak hanya cukup suara mahasiswa saja, namun juga harus melibatkan profesor dan guru besar.

“Kalo BEM dari Fakultas Hukum itu mengadakan audiensi dengan profesor dan juga guru besar, karena bila menunggu pihak kampus takutnya akan keburu basi, tidak cukup hanya suara mahasiswa, butuh juga suara guru besar,” ujar Ibnu. (wdy/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?