Kota Malang, Blok-a.com – Pada hari Selasa (6/2/2024), sejumlah civitas akademik Universitas Brawijaya (UB) lakukan aksi pernyataan sikap soal kondisi demokrasi di Pemilu 2024.
Tidak tertinggal, mahasiswa UB juga turut lakukan aksi tersebut.
Turut hadir dalam aksi Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) 2024, Satria Naufal turut menyatakan dukungan soal kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi di Pemilu 2024 ini.
Satria berpesan pada Presiden Jokowi berhenti bersikap kontroversial dan memecah belah bangsa di Pemilu 2024. Dia meminta agar presiden tidak menambah hiruk-pikuk Pemilu 2024 hingga tidak Luber Jurdil.
Dia menilai, situasi politik sekarang pernah terjadi 20 tahun lalu.
“Ini rasanya dejavu, pernah terjadi, 20 tahun lalu rezim orde baru memobilisasi kepentingannya
dengan jalur yang kerap disebut ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar) untuk menyapu bersih
Pemilu saat itu,” jelasnya.
Dia menyebut, peristiwa soal campur tangan pemerintah di masa lalu jangan sampai terulang kembali.
“Sehingga, jangan sampai rezim hari ini memvalidasi sebagai neo orde baru
yang memobilisasi kepentingannya dengan jalur baru, yakni ABI (Aparat, Birokrat dan
Istana),” ujar dia.
Atas hal tersebut, dia juga meminta para mahasiswa bisa semakin vokal untuk bersuara. Apabila tidak setuju dengan pemerintahan presiden, bisa segera menyuarakan.
“Sejauh ini mahasiswa tidak lagi ragu atau malu-malu takut untuk menyatakan sikap yang tertuju pada Presiden Joko Widodo, karena beliau saja terang-terangan punya political will untuk berpihak dalam Pemilu 2024,” ujar dia.
Menurut dia, mahasiswa harus bersiap membangun dan mengawal jalannya Pemilu 2024. Dia meminta tagar #ReformasiLagi bisa digaungkan kembali.
“Kami tidak sedikitpun tidur dalam mengawasi tindak-tanduk rezim yang cenderung
menyimpang. Tagar #ReformasiLagi bisa digaungkan sebagai bentuk perlawanan mahasiswa untuk turun di jalan dengan berlipat ganda,” papar dia.
Sementara Pemilu 2024 hanya tinggal hitungan hari, Universitas Brawijaya (UB) telah suarakan pernyataan sikap. Aksi tersebut dilakukan di Gedung Rektorat UB, pada pukul 09.00 WIB. Mereka menyerukan pernyataan sikap soal penegakan hukum dan etika demokrasi Indonesia pada Selasa (6/2/2024).
Sejumlah dewan profesor, dosen hingga mahasiswa turut serta dalam seruan pernyataan sikap tersebut. Pada aksi tersebut diwakilkan oleh Prof. Sukir Maryanto, yang membacakan naskah pernyataan sikap itu.
Prof Sukir menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Yakni, negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum.
“Penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan,” ujar dia. (wdy/bob)