Kabupaten Malang, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membuka jalan bagi hadirnya dua proyek pendidikan berskala nasional, yakni Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Kedua proyek tersebut akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah berperan menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan progres pembangunan Sekolah Rakyat kini telah melampaui 90 persen. Program yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial itu seluruh pembangunannya, termasuk biaya operasional setelah berfungsi, ditanggung pemerintah pusat.
“Semua biaya pembangunan sampai operasionalnya dari APBN. Untuk rincian anggaran, lebih tepat disampaikan oleh Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program,” kata Tomie, Sabtu (25/7/2026).
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk kelompok desil 1 dan 2. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik akan dipenuhi tanpa dipungut biaya.
Menurut Tomie, peran Pemkab Malang dalam proyek tersebut adalah menyediakan lahan yang kemudian pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan agar proses pembangunan yang menggunakan anggaran negara memenuhi ketentuan pengelolaan aset.
“Lahan itu merupakan aset Kabupaten Malang yang pengelolaannya dialihkan ke pemerintah pusat. Ini bukan soal memberikan aset, melainkan penyesuaian administrasi karena pembangunan menggunakan APBN,” tambahnya.
Lahan untuk Sekolah Rakyat berada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dengan luas hampir enam hektare. Tak hanya itu, Pemkab Malang juga menyiapkan lahan sekitar 18 hektare di Kecamatan Dampit untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, sekolah ini akan menerapkan sistem seleksi akademik bagi calon peserta didiknya. Tomie mengungkapkan, Sekolah Nasional Terintegrasi diproyeksikan menjadi pusat pendidikan berstandar internasional yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK. Selain menggunakan bahasa Indonesia, proses pembelajaran nantinya juga akan didukung penggunaan bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin.
“Konsepnya berbeda. Jika Sekolah Rakyat menyasar masyarakat kurang mampu, Sekolah Nasional Terintegrasi menitikberatkan pada siswa berprestasi melalui seleksi. Nantinya juga akan ada pembelajaran dengan beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Inggris dan Mandarin,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar yang seluruhnya berasal dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tomie menegaskan, pengalihan pengelolaan lahan kepada pemerintah pusat merupakan syarat administratif karena pembangunan dilakukan menggunakan belanja modal APBN.
“Kalau pembangunan menggunakan belanja modal APBN, maka tanah yang dibangun harus berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. Itu ketentuan administrasi pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.
Di sisi lain, ia meyakini kehadiran dua sekolah tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga akan memunculkan efek berganda bagi perekonomian daerah. Aktivitas pendidikan diperkirakan mendorong tumbuhnya usaha penunjang, seperti rumah kos, penginapan, kuliner, hingga sektor jasa di sekitar kawasan sekolah.
“Dampak utamanya tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, akan muncul pergerakan ekonomi karena aktivitas masyarakat dari berbagai kecamatan menuju lokasi sekolah,” pungkasnya. (yog)