Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkuat dukungan terhadap kesiapan pertahanan negara melalui penataan sarana prasarana serta pemetaan potensi sumber daya nasional di daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dalam kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Ruang Anusapati, Jalan Merdeka Timur Nomor 3, Malang, Kamis (3/9/2026) kemarin.
Kegiatan dihadiri Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Wirawan, beserta tim.
Selain itu, agenda juga dihadiri oleh sejumlah unsur. Di antaranya Komandan Lanal Malang, Kepala Dinas Logistik Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, kepala perangkat daerah, Camat Karangploso, perwakilan Perum Bulog Kantor Cabang Malang, serta pimpinan PT Sapta Inti Perkasa.
Lathifah menyampaikan pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Kementerian Pertahanan. Ia menambahkan, seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, memiliki peran dalam mendukung kesiapan pertahanan.
“Sumber daya manusia, alam, buatan, serta sarana dan prasarana nasional perlu ditata dan dipersiapkan secara terencana agar sewaktu-waktu dapat didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Lathifah.
Kabupaten Malang dengan wilayah yang mencakup 33 kecamatan, 378 desa, dan 12 kelurahan dinilai memiliki potensi sumber daya yang besar. Kondisi geografis tersebut sekaligus menempatkan daerah sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesiapsiagaan nasional.
Karena itu, Lathifah meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan dalam proses pendataan, pemetaan, serta inventarisasi sumber daya yang berpotensi menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Kebijakan pertahanan yang baik membutuhkan data yang baik. Tanpa data yang akurat, perencanaan akan sulit dilakukan secara tepat, dan sinergi antarinstansi tidak akan berjalan optimal,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, inventarisasi potensi daerah tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif. Data yang dikumpulkan harus dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan sekaligus langkah konkret dalam mendukung kepentingan pertahanan.
Ia berharap asistensi bersama Kementerian Pertahanan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, terutama dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya nasional yang terintegrasi.
“Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada tahap inventarisasi, tetapi dapat menghasilkan langkah-langkah nyata dalam membangun sistem penataan sumber daya nasional yang semakin terintegrasi,” pungkasnya. (yog)