Surabaya, blok-a.com – Sejumlah partisipan dan kader Partai Golkar Kota Malang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, pada Minggu (14/12/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai kejanggalan dalam proses pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Para kader menilai tahapan Musda yang tengah disiapkan sarat persoalan. Mulai dari minimnya pelibatan kader, baik secara struktural maupun kultural, tidak adanya sosialisasi resmi, hingga tertutupnya informasi terkait mekanisme dan tahapan Musda. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi internal partai.
Kejanggalan lainnya mencuat lantaran pelaksanaan Musda tidak digelar di Kota Malang, melainkan di Surabaya. Padahal, Musda seharusnya menjadi forum kedaulatan kader daerah yang dilaksanakan di wilayah kepengurusan setempat. Hal itu memunculkan dugaan adanya pengondisian dan kepentingan elit tertentu.
Tak hanya itu, para demonstran juga menyoroti munculnya calon ketua yang dinilai bermasalah secara moral dan etika, namun justru disebut-sebut mendapat dukungan dari elit tertentu. Situasi ini dianggap mencederai nilai-nilai dasar Partai Golkar serta berpotensi merusak kepercayaan publik.
Dalam aksinya, para kader secara tegas menuntut penundaan Musda Partai Golkar Kota Malang. Mereka mendesak DPD Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar agar bersikap objektif, membuka ruang partisipasi kader secara luas, serta memastikan Musda berjalan sesuai aturan organisasi dan etika politik.
Para partisipan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab moral untuk menjaga marwah Partai Golkar, khususnya di Kota Malang.
“Golkar adalah partai besar yang lahir dari nilai-nilai kedewasaan politik. Jika demokrasi internal dirusak oleh intrik elit dan praktik tidak bermoral, maka kader wajib bersuara,” tegas salah satu perwakilan aksi.
Aksi tersebut menjadi peringatan bahwa kader di daerah masih memiliki kepedulian terhadap integritas partai dan menolak segala bentuk manipulasi yang berpotensi merusak demokrasi internal Partai Golkar. (bob)