Kota Malang, blok-a.com – Car Free Day (CFD) di Kota Malang awalnya ditujukan untuk masyarakat berolahraga dengan membatasi kendaraan bermotor setiap minggu pagi.
Namun kekinian CFD Kota Malang tidak hanya tentang olahraga. Beberapa orang memanfaatkan waktu itu untuk mencari makanan enak atau membawa hewan peliharaan mereka. Akhirnya CFD juga identik dengan tempat kuliner.
Dengan perubahan ini, Pemerintah Kota Malang ingin agar CFD dikelola oleh beberapa bagian pemerintahan. Sebelumnya, Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas hari tanpa kendaraan ini.
“CFD saat ini sedang dievaluasi karena tidak seperti tujuan awal. Awalnya kan sebatas kawasan itu bebas dari kendaraan, oleh karena itu, dipegang oleh Dishub Kota Malang,” kata Wahyu Hidayat, Pj WaliKota Malang, pada Selasa (2/1/2023).
Namun dengan perubahan fungsi seperti sekarang, Pemkot Malang memandang ada beberapa bagian pemerintahan yang harus terlibat termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk aspek keolahragaan, dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) untuk mengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“CFD ini memang leading sektornya Dishub, tapi dalam perjalanannya ada juga sektor OPD terkait. Di sana ada UMKM, wisata, dan olahraga. Kemudian juga terkait dengan keamanan,” jelas Wahyu.
Wahyu Menerangkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang juga akan terlibat dalam aktifitas pengelolaan CFD. Menurut Wahyu, DLH akan menanggung tanggung jawab atas sampah yang berserakan selama CFD berlangsung.
“Ada beberapa aturan yang harus diikuti, dan saya lihat semakin tidak teratur. Ada banyak umpan balik dan evaluasi terkait posisi pedagang kaki lima,” tambahnya.
Wahyu berharap dengan evaluasi ini, pelaksanaan CFD dapat lebih terintegrasi dengan keinginan masyarakat. Sehingga, kedepannya masyarakat akan lebih merasa aman dan nyaman dalam beraktifitas di area CFD.
“Semua instansi terkait akan dilibatkan dalam mengevaluasi CFD ke depan. Kita akan mengevaluasi penanggung jawab terlebih dahulu. Kerja sama lintas instansi terkait evaluasi kebijakan CFD diharapkan membuatnya lebih baik, terkoordinasi, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutur Wahyu. (mg3/bob)