Kota Malang, blok-a.com – Pemeliharaan dan ketersediaan trotoar Kota Malang masih belum merata. Masih banyak titik-titik keramaian, seperti di daerah sekitar kampus yang belum memiliki fasilitas layak untuk pejalan kaki. Entah fasilitas tersebut menghilang, dialihfungsikan, ataupun dikudeta oleh parkiran dan PKL.
Hal ini berbanding terbalik dengan bagaimana titik-titik wisata, seperti Kayutangan Heritage dan pusat kota yang hampir seluruhnya memiliki jalur pejalan kaki atau pedestrian way. Bahkan bisa ketersediaannya terbilang cukup memuaskan, dengan pemeliharaan yang juga mumpuni.
Blok-a.com mencoba mengorek pandangan pakar tata kota dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal Sutikno tentang fenomena ini. Menurutnya, fenomena trotoar Kota Malang ini tak lepas dari urban politics atau politik perkotaan.
“Kebetulan riset S3 saya tentang Urban Politics, jadi menurut pandangan saya, alasannya karena memang tidak bisa ‘ditempelkan’ ke nama seseorang. Kita nggak bisa memungkiri urban politics itu kan citra yang harus dibangun,” terangnya saat diwawancara Blok-a.com pada Jumat (28/6/2024).
Terkait hal ini, sosok yang akrab disapa Rizal tersebut menerangkan bahwa pembangunan di area yang telah lekat dengan nama suatu institusi tidak akan dilihat sebagai sebuah prestasi pemerintah daerah.
Politik Urban, Pembangunan demi Pencitraan
Jika pembangunan dilakukan di daerah-daerah yang istilahnya ‘kanvas kosong’. Maka pemerintah daerah dan tokoh-tokoh tertentu dapat menempatkan identitasnya kepada masyarakat umum.
Dengan mengambil ‘kanvas kosong’, seorang tokoh dapat menempelkan citranya sebagai sosok berjasa yang membangun atau meningkatkan kualitas wilayah itu.
“Di tempat-tempat yang bisa dibilang ‘kanvas kosong’, pemimpin bisa datang, media bisa meliput, dan semua elemen pentahelix dapat berperan. Namun, di lokasi yang sudah memiliki branding kuat dari institusi lain, hal itu sulit dilakukan. Jadi, akhirnya harus berusaha sendiri,” terang Rizal.
Selain itu, menurutnya, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan pedestrian way di Kota Malang masih belum merata. Walau menurut dokumen RTRW idealnya seluruh jalan umum memiliki pedestrian way.
Karena itu, pemerintah daerah harus bijak menentukan wilayah mana saja yang memerlukan fasilitas pejalan kaki yang layak.
“Anggaran pemerintah kota terbatas. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), minimal harus ada pernyataan bahwa semua jalan utama harus memiliki pedestrian way. Tinggal menentukan yang mana yang akan diprioritaskan,” terangnya. (art/gni)