Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus diperkuat, seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih tergolong baru di lapangan.
Kepala Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, mengatakan pengawasan dilakukan melalui mekanisme satgas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Forkopimda.
“Selama ini sebenarnya sudah ada melalui mekanisme satgas yang sekretarisnya di ketahanan pangan. Dengan pertemuan kemarin, paling tidak dari Forkopimda ada perhatian penuh terhadap kegiatan SPPG,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi teknis terkait standar gizi karena seluruhnya sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG ini sudah ada SOP-nya dari BGN. Kita sebenarnya tidak bisa intervensi, karena kecukupan gizi sudah diatur di sana. Kita hanya mengawasi,” jelasnya.
Budiar mengakui, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, terutama karena adanya perubahan pola kerja bagi mitra penyedia makanan.
“Pola kerjanya berbeda. Misalnya untuk suplai sarapan pagi, masaknya malam. Ini kan perubahan, mungkin ada yang belum terbiasa atau kelelahan,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam penerapan standar operasional, terutama terkait penyimpanan bahan baku makanan.
“Contohnya daging, kalau listrik mati beberapa jam seharusnya dibuang. Tapi kadang lalai, ketika listrik nyala dibiarkan saja. Padahal itu tidak sesuai SOP,” tuturnya.
Ia menambahkan, fasilitas dapur seperti penggunaan pendingin ruangan (AC) juga menjadi bagian dari standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara SPPG. Di sisi lain, Pemkab Malang mendorong agar kebutuhan bahan baku program MBG dapat dipenuhi dari potensi lokal daerah.
“Harapan kami, mitra SPPG juga menggunakan produk-produk lokal. Sayur tidak masalah, Kabupaten Malang pusatnya sayur. Sapi dan ayam juga tersedia,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui dalam praktiknya masih ada kendala distribusi, seperti kebutuhan telur yang terkadang harus dipasok dari daerah lain.
“Memang kemarin ada yang mengambil telur dari Blitar, mungkin karena jaraknya lebih dekat. Itu sah-sah saja, tapi harapan kami tetap mengutamakan produk dari Kabupaten Malang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto menyebut telah membuka layanan aduan untuk menanggapi keluhan terkait dengan program MBG.
“Sesuai dengan arahan Pak Bupati, Kominfo telah membuat layanan aduan masyarakat untuk MBG. Untuk itu, kami sudah buatkan dashboardnya,” katanya.
Melalui layanan tersebut, penerima manfaat program MBG dapat menyampaikan keluhan mereka melalui website https:lapormbg.malangkab.go.id. Ataupun melalui WhatsApp dengan nomor aduan 0821-6956-700 dan call center 112.
“Termasuk sekarang telah dibuat grup dengan SPPG bersama perangkat daerah. Mereka akan mengupdate jenis makanan atau menu yang didistribusikan,” pungkasnya. (yog/bob)