Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Gladi Posko Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana vulkanik. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi di halaman belakang Kantor BPBD Kabupaten Malang, Kamis (2/7/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar yang juga menjabat Ex Officio Kepala BPBD Kabupaten Malang, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Dalam sambutannya, Sanusi menyampaikan Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menghadapi ancaman bencana, salah satunya aktivitas vulkanik Gunung Kelud.
“Seperti kita ketahui bersama, secara geografis dan geologis Kabupaten Malang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Salah satu ancaman nyata yang harus selalu kita antisipasi adalah aktivitas vulkanik Gunung Kelud,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman erupsi Gunung Kelud pada masa lalu menjadi pengingat penting bahwa kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan meski waktu terjadinya bencana tidak dapat diprediksi.
“Bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya, namun kesiapsiagaan adalah hal yang mutlak bisa kita persiapkan dan kita latih,” jelasnya.
Di sisi lain, Sanusi mengapresiasi BPBD Kabupaten Malang beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan gladi posko tersebut. Ia menilai keberhasilan penanganan darurat bencana sangat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, serta koordinasi yang efektif antarlembaga.
Dalam kesempatan itu, Sanusi menekankan tiga tujuan utama pelaksanaan gladi posko, yakni menguji dokumen rencana kontinjensi agar benar-benar dapat diterapkan di lapangan, melatih sistem komando dan koordinasi saat kondisi darurat, serta mematangkan manajemen logistik dan evakuasi.
“Kita tidak ingin dokumen rencana penanganan bencana hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Gladi ini adalah momen untuk menguji apakah rencana yang telah kita susun dapat diaplikasikan secara logis dan taktis di lapangan,” tandasnya.
Ia juga meminta seluruh peserta memanfaatkan simulasi tersebut untuk mengevaluasi kembali jalur evakuasi, titik pengungsian, hingga sistem distribusi logistik sehingga siap diterapkan apabila terjadi kondisi darurat yang sebenarnya.
Selain itu, Sanusi mengingatkan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha.
“Jalanilah gladi posko ini dengan serius, anggaplah situasi simulasi ini sebagai kondisi yang sebenarnya agar insting dan kesiapsiagaan kita benar-benar terasah,” pungkasnya. (yog/bob)