Sejarah Titik Nol Kota Malang, Jejak Jalur Pos Daendels hingga Pusat Pemerintahan Kolonial

Titik nol Kota Malang yang berada tepat di bawah JPO Alun-alun Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Titik nol Kota Malang yang berada tepat di bawah JPO Alun-alun Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kota Malang, blok-a.com – Keberadaan titik nol di Kota Malang yang terletak di kawasan jembatan penyeberangan orang (JPO) Alun-alun Malang ternyata tidak lepas dari sejarah panjang sistem transportasi dan logistik pada masa kolonial Belanda. Pemerhati Sejarah Kota Malang, Agung Buana, mengatakan titik nol memiliki kaitan erat dengan pembangunan jalur pos yang dibuat pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19.

Ia menambahkan titik nol tidak hanya berada di Kota Malang saja. Hampir seluruh kota di Indonesia memiliki titik nol sebagai penanda jarak antar wilayah.

“Itu memang di setiap daerah atau kota-kota kolonial yang mempunyai korelasi dengan jalur transportasi maupun jalur pos dipasang sebuah penanda. Penanda ini memberikan informasi tentang jarak maupun wilayah yang dihitung dari tempat tujuan,” ujar Agung, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, keberadaan titik nol mulai dikenal sejak pembangunan Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang dibangun Daendels untuk menghubungkan Anyer di Banten hingga Panarukan di Situbondo. Dengan menggunakan transportasi kuda pada jaman itu, jarak berapa kilometer dari jalan tersebut bisa diketahui.

“Daendels membuat jalur pos berdasarkan jarak tempuh antarwilayah. Sebelum ada jalan Daendels, pengukuran jarak itu menggunakan daya tahan kuda, bukan kilometer. Kalau kudanya sudah tidak kuat, berarti itu titik tertentu,” terangnya.

Seiring pembangunan jalan tersebut, pemerintah kolonial mulai membuat penanda jarak yang lebih pasti untuk kebutuhan militer, logistik, hingga pengiriman surat.

“Tradisi mengukur jarak ini juga sejalan dengan kebutuhan militer untuk menghitung logistik, mengirim tentara, termasuk memperkirakan waktu tempuh menuju suatu daerah,” katanya.

Agung mengungkapkan, fungsi titik nol kemudian berkembang tidak hanya untuk jalur pos, tetapi juga digunakan sebagai referensi pada pembangunan jalur kereta api yang mulai berkembang di berbagai kota di Jawa.

“Karena jalur kereta api juga penting, beberapa kota yang dilalui rel kereta api akhirnya memiliki titik nol sebagai acuan jarak,” ungkapnya.

Ia mencontohkan beberapa kota di Indonesia yang memiliki titik nol terkenal, seperti Yogyakarta yang berada di kawasan utara Malioboro, Surabaya di sekitar kawasan Tugu Pahlawan, hingga titik nol Indonesia yang berada di Pulau Weh, Aceh.

Sementara itu, di Kota Malang sendiri terdapat dua titik nol yang memiliki fungsi berbeda. Salah satunya yang berada di JPO Alun-alun Malang yakni berkaitan dengan pusat pemerintahan kolonial pada masa itu.

Untuk titik nol yang berada di Alun-alun Malang ini berkaitan dengan masa pemerintahan yang saat itu masih dibawah masa karesidenan Pasuruan.

“Di Malang ini ada dua titik nol yang memiliki fungsi berbeda. Titik nol pertama berkaitan dengan berdirinya asisten residen Pasuruan di Malang,” beber Agung.

Ia menyebut penanda titik nol tersebut ditempatkan di depan rumah Asisten Residen Pasuruan yang berada di Malang pada masa itu.

“Rumah asisten residen itu berada di Kantor Pos. Sedangkan kantornya berada di KPPN. Pada masa awal 1800-an Malang masih masuk wilayah Karesidenan Pasuruan,” tandasnya.

Agung menuturkan, ketika Malang kemudian ditetapkan sebagai wilayah residen tersendiri sekitar tahun 1926, maka titik nol dipindahkan untuk menyesuaikan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi kota.

“Ketika Malang masih di bawah Asisten Residen Pasuruan, titik nolnya berada di sekitar rumah dinas Asisten Residen. Namun ketika sekitar tahun 1926 Malang menjadi Residen Malang, maka titik nol berpindah ke sebelah utara,” tuturnya.

Pada masa itu, kawasan Kayutangan berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus kawasan elit di Kota Malang. Keberadaan titik nol di wilayah tersebut berfungsi sebagai penanda jarak antarwilayah.

“Fungsinya sebagai penanda jarak, terutama untuk jalur Malang ke Surabaya dan Malang ke Blitar. Karena waktu itu Kayutangan menjadi kawasan elit dan pusat perdagangan,” pungkas Agung. (yog/bob)