Kabupaten Malang, Blok-a.com – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan menjadi momentum perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khususnya terkait nasib ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur yang saat ini masih berstatus suspend.
Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, berharap kepemimpinan baru di tubuh BGN mampu menghadirkan kebijakan yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Harapan kami dengan pergantian Kepala BGN, para mitra yang menaungi SPPG bisa lebih baik kedepannya. Lebih profesional dan akuntabel dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
GAPEMBI sendiri merupakan mitra strategis BGN yang bertugas mendukung sekaligus mengawasi operasional dapur MBG atau SPPG di berbagai daerah. Organisasi tersebut berkomitmen memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“GAPEMBI Jatim berkomitmen memastikan layanan di dapur-dapur atau SPPG berjalan tanpa kesalahan, zero kesalahan serta menjaga standar gizi yang ketat,” jelasnya.
Makhrus mengungkapkan, hingga awal Juni 2026 terdapat 372 SPPG di Jawa Timur yang dikenai sanksi penghentian operasional sementara oleh BGN. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya karena sejumlah pengelola SPPG mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci terkait pelanggaran yang dilakukan.
“Kami berharap BGN lebih bijak dalam bertindak. Karena terdapat 372 SPPG di Jatim yang terkena suspend secara tiba-tiba. Tanpa pemberitahuan dan kesalahannya apa, mendadak dihentikan sementara,” tuturnya.
Ia menyebut beberapa dapur MBG yang telah melengkapi fasilitas pendukung, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), juga turut terkena suspend.
“Bahkan ada dapur yang sudah lengkap termasuk memiliki saluran IPAL tapi tetap kena suspend. Dan itu tanpa pemberitahuan dari BGN, langsung kena suspend,” bebernya.
Karena itu, GAPEMBI berharap kepemimpinan baru BGN dapat segera memberikan kepastian terkait evaluasi dan pembukaan kembali operasional SPPG yang telah memenuhi persyaratan.
“Dengan pergantian Kepala BGN yang baru hari ini, kami berharap seluruh SPPG di Jawa Timur secara profesional mampu memberikan pelayan pemenuhan gizi maksimal bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Makhrus juga mengingatkan bahwa penghentian operasional ratusan dapur MBG berpotensi berdampak pada distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu.
“Kami berharap BGN memahami kondisi para penerima manfaat juga. Jangan sampai pemberhentian sementara ini, justru berdampak pada pemenuhan gizi anak anak selaku penerima manfaat program prioritas Presiden Prabowo,” paparnya.
Sebelumnya, melalui surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026, BGN menetapkan penghentian operasional sementara terhadap 372 SPPG di Jawa Timur. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah dapur yang belum memiliki atau belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
BGN menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan. Selain penghentian operasional, penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terkena suspend juga dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan perbaikan dipenuhi.
Pencabutan status suspend hanya dapat dilakukan setelah pengelola SPPG menyerahkan bukti perbaikan beserta dokumen pendukung kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN dan dinyatakan lolos verifikasi. (yog/ova)