Surabaya, blok-a.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Rekomendasi DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, Rabu pada saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (17/5/2023).
Rekomendasi itu diterima usai Gubernur Khofifah bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 30 Maret 2023. Seluruh fraksi pun telah menyatakan menerima LKPJ tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintah.
Dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPJ diserahkan, DPRD Jatim mulai melakukan pembahasan sesuai PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ dengan paling lambat 30 hari sejak disampaikan.
Rekomendasi ini menjadi catatan strategis untuk perbaikan kinerja dan mitigasi menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi.
Khofifah menegaskan, semangat Pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berterima kasih kepada Forkopimda Jatim, Bupati- Wali Kota, Tomas, civitas akademika, pelaku usaha, dan elemen pembangunan.
Berkat sinergitas itu capaian kinerja Pemprov Jatim di 2022 tercatat 97,70 persen atau meningkat 1,29 persen dari 2021 sebesar 96,41 persen.
Selain itu capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 ini, tercermin pada capaian kinerja 11 Indeks Kinerja Utama (IKU).
Kesebelas IKU itu yakni, pertama IKU indeks pertumbuhan ekonomi, sepanjang 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen.
Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen. Sekaligus memenuhi target RKPD 2022, pada rentang 4,42 – 6,12 persen.
Kedua, Indeks Theil, di 2022, nilai Indeks Theil Jawa Timur 0,3147, sedikit di atas tahun 2021 yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan semakin kecil.
Ketiga, yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, di mana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.
“Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 yang mencapai 336.220 jiwa,” terangnya.
Ditambahkan, berbagai upaya Pemprov Jatim sepanjang 2022 menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di 2021.
Angka ini lebih rendah dari nasional di level 2,04 persen.
Selanjutnya, IKU Indeks Gini, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di konteks ekonomi berupa peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan jadi ukuran keberhasilan pembangunan.
“Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0.365 sementara Nasional sebesar 0.381. Hal Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah,” jelasnya.
IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0.41 poin dari 2021 yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.
“IPG tahun 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD pada 2022 di rentang 90.92-91.87 poin,” tandasnya.
Kemudian, IKU keenam yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa Timur tahun 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77.
Lebih jauh dijelaskan, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim di 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan pada 2021.
Di samping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional pada 2022 sebesar 5,86 persen.
“Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung TPT SMK yang turun signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan,” ungkap Gubernur.
Selanjutnya, untuk IKU Indeks Reformasi di 2022 untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik).
Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD di 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71.
Selanjutnya, IKU Indeks Kesalehan Sosial, ada peningkatan. Pada 2018 sebesar 62.52 dan pada 2022 menjadi 72.03 naik 5.7 poin dari 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD di 2022 pada rentang 66.38-69.1.
Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57.
Beranjak di IKU kesebelas yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari 2021 sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang.
Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD pada 2022 di rentang 117,26 – 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Risiko Bencana Nasional di angka 135,56.(kim/lio)