Kadinspenduk Kabupaten Malang Ngaku Tak Tahu Menahu Soal Pungli KTP

Barang bukti KTP yang diamankan oleh polisi (dok. Satreskrim Polres Malang)
Barang bukti KTP yang diamankan oleh polisi (dok. Satreskrim Polres Malang)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Malang diduga terjerat perkara pungutan liar (Pungli) kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kabupaten Malang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua oknum yang diduga terlibat perkara pungli pada 10 Mei 2024 silam.

Dua oknum tersebut, satu di antaranya merupakan pegawai honorer Dispendukcapil Kabupaten Malang dan satu orang lainnya merupakan calo. 

Tenaga honorer tersebut berinisial D yang baru saja direkrut menjadi tenaga honorer di Dispenduk Capil Kabupaten Malang sejak Januari 2024 lalu. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Malang, Harry Setya Budi. Ia mengatakan, D merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masa kontraknya hanya 6 bulan. 

“Untuk PTT kontraknya selama enam bulan, kontraknya mulai Januari 2024,” ujar Harry saat dikonfirmasi, Jumat (24/5/2024).

Perlu diketahui, kedua terduga pelaku pungli tersebut, mematok harga Rp150 ribu kepada pemohon dengan jaminan kepengurusan TKP selesai dalam waktu singkat. 

Disinggung terkait adanya calo pembuatan KTP, Harry mengaku tak tahu menahu terkait perkara tersebut. 

“Kami tidak tahu (soal calon TKP). Masyarakat bisa mengurus TKP langsung di Kantor Kecamatan dan MPP (Mall Pelayanan Publik),” jelasnya. 

Terkait kelanjutan kontrak terduga pelaku pungli yang juga sebagai honorer, Harry mengatakan, keputusan tersebut masih akan menunggu proses hukum yang berlaku. 

“Menunggu proses hukumnya,” pungkas Harry. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM, Nurman Ramdansyah mengatakan, jika hasil dari pemeriksaan terkait OTT yang menimpa pegawai honorer tersebut benar adanya, ia tak tanggung-tanggung akan melalukan pemberhentian terhdap pelaku yang terlibat. 

“Hasil pemeriksaan inspektorat itu ada hukum disiplin, mulai tingkat rendah, sedang, berat. Kalau berat saya pecat langsung jika terbukti. Tapi saya akan berorientasi saya pecat saja karena sudah merusak citra. Tapi harus melalui prosedurnya pemeriksaan di Inspektorat,” tegas Nurman. (ptu/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?