Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mulai memetakan satu per satu program dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang telah dirancang sejak awal tahun tetap berada pada jalur pembangunan dan realistis diselesaikan dalam sisa waktu 2026.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan masih berada pada tahap awal. Evaluasi lebih mendalam akan dilakukan melalui rapat bersama masing-masing komisi.
“Nanti harus kita petakan satu per satu. Karena ini kan di enam bulan terakhir tahun ini. Realistis atau tidaknya nanti kita akan lihat ketika di rapat-rapat komisi. Kita perdalam di situ,” kata Amithya.
Ia menambahkan, perubahan anggaran harus sesuai program yang telah ditetapkan sejak awal tahun keluar dari arah pembangunan. Setiap perubahan nantinya harus memiliki alasan dan dasar kebijakan yang jelas.
“Yang terpenting di sini adalah program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak ada yang melenceng,” tambahnya.
Sejumlah program juga menjadi perhatian DPRD karena pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal. Di antaranya insentif RT/RW, seragam gratis hingga program beasiswa.
Untuk sektor pendidikan, DPRD akan mengevaluasi pelaksanaannya setelah proses penerimaan peserta didik baru dan tahun ajaran berjalan. Evaluasi tersebut akan dibandingkan dengan sejumlah catatan yang sebelumnya telah disampaikan DPRD.
“Apakah pelaksanaannya sama seperti tahun lalu? Kan tahun lalu sudah ada beberapa evaluasi yang kita berikan, catatan-catatan,” jelasnya.
Wanita yang akrab disapa Mia ini juga mendorong agar bantuan pendidikan diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan penerima. Menurutnya, pola pemberian bantuan secara merata perlu dievaluasi agar anggaran dapat lebih tepat sasaran.
“Baiknya itu kemudian kita kerucutkan kepada siswa-siswa yang memang sangat membutuhkan. Jangan kemudian semuanya diberikan bantuan yang sama,” jelasnya.
Selain mengawal perubahan anggaran, DPRD Kota Malang menempatkan penyelesaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu perhatian utama hingga akhir 2026.
Mia menyebut 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Malang. Karena itu, program yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan tersebut diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat direalisasikan sesuai target.
“Harapan saya tahun ini ya program yang sudah disusun sesuai dengan RPJMD itu terselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Malang sekitar Rp303 miliar juga akan menjadi bagian yang dipetakan DPRD dalam pembahasan perubahan anggaran.
Mia mengingatkan, tidak seluruh SiLPA dapat digunakan secara bebas. Sebagian dana telah memiliki peruntukan tertentu, termasuk tambahan penghasilan (Tamsil) maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang penggunaannya telah ditentukan.
Karena itu, DPRD akan memilah komponen SiLPA yang masih memiliki ruang penggunaan lebih fleksibel. Dana tersebut kemudian akan dikaji untuk melihat potensi pemanfaatannya dalam perubahan APBD 2026.
“Kalau misalkan dari anggaran BK Prov misalnya, bantuan keuangan provinsi itu kan juga kadang-kadang dia sudah ada untuk penggunaan program apa misalnya. Jadi untuk dibelanjakan khusus untuk kebijakan dan program apa, sehingga itu tidak bisa kita gunakan untuk yang lain,” pungkasnya. (yog)