Kota Malang, blok-a.com –Satpol PP Kota Malang menyiapkan strategi baru untuk mengawasi pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik rawan. Salah satunya dengan menempatkan posko pantau seperti yang sebelumnya diterapkan di Jalan Veteran, depan Universitas Brawijaya (UB).
Kasatpol PP Kota Malang Prayitno mengatakan, keberadaan personel yang siaga di lokasi diperlukan agar PKL tidak kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Sebab, selama ini petugas kerap harus berpindah dari satu titik ke titik lainnya untuk menangani berbagai persoalan ketertiban.
“Jadi begini, untuk tindak lanjutnya, strategi yang harus kita terapkan adalah memang harus ada yang siaga di situ. Dengan keterbatasan personel—idealnya personel kita kan di atas 300 kalau ingin seperti itu,” ujar Prayitno.
Menurutnya, Satpol PP tidak hanya menangani persoalan PKL. Petugas juga harus merespons laporan terkait orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjal), reklame hingga pengawasan bangunan.
Kondisi tersebut membuat konsentrasi personel terbagi. Saat petugas meninggalkan satu titik untuk menangani persoalan lain, PKL yang sebelumnya ditertibkan berpotensi kembali berjualan.
“Persoalannya, ketika kami fokus di satu titik, nanti pasti ada permintaan evakuasi ODGJ, gepeng, atau anak jalanan (anjal) di tempat lain. Nah, ketika kami bergeser ke titik lainnya, teman-teman pedagang itu balik lagi,” jelasnya.
Karena itu, Satpol PP mengusulkan pola penjagaan bersama dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan Linmas. Sejumlah titik yang menjadi perhatian antara lain Jalan Veteran, kawasan Kayutangan Heritage, dan sekitar Stasiun Malang.
Prayitno menyebut tiga kawasan tersebut memiliki kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang PKL. Di dalamnya juga terdapat persoalan kemacetan, pariwisata, kuliner, hingga ketenteraman dan ketertiban umum.
“Berarti Jalan Veteran, Kayutangan, dan mungkin depan Stasiun. Tiga titik itu yang kami usulkan untuk ditangani bersama-sama. Karena ini kan bukan murni berdiri sendiri soal pelanggaran Perda tentang PKL saja, tapi ada kerentanan lain yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing,” katanya.
Selain OPD terkait, Linmas juga akan diberdayakan untuk membantu menjaga titik-titik tersebut. Prayitno mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan camat terkait skema pelibatan Linmas.
“Tindak lanjut Kemendagri memang mengamanatkan urusan Trantibum diserahkan juga melibatkan Linmas. Nanti performanya akan kita briefing tersendiri supaya kehadiran Linmas yang mungkin terkesan baru ini tidak sampai overlapping, overacting, atau melampaui kewenangan,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah personel yang akan dilibatkan masih dalam tahap pembahasan. Satpol PP akan terlebih dahulu menyamakan pemahaman dengan masing-masing OPD sebelum menentukan jumlah dan pembagian tugas di lapangan.
Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala Satpol PP Kota Malang dalam menerapkan penjagaan secara rutin. Prayitno menyebut jumlah ideal personel Satpol PP berada di atas 300 orang.
Sementara saat ini, jumlah personel yang dimiliki baru sekitar 260 orang. Itu pun sebagian masih harus diperbantukan ke OPD lain dan menjalankan sejumlah tugas tambahan.
“Sekarang baru 200 sekian, sekitar 260 lah. Itu pun masih terbagi. Ada yang di-BKO-kan ke OPD lain, ada juga yang masih mengerjakan tugas dan fungsi (tusi) yang tidak seharusnya karena kami memegang beberapa pos tanggung jawab instansi tertentu,” ungkapnya.
Untuk posko pantau, Prayitno mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pembangunan posko permanen karena keterbatasan anggaran. Sebagai alternatif, mobil Satpol PP maupun Dishub akan dimanfaatkan sebagai titik siaga personel.
“Harapan kami ada, tapi begini, di era efisiensi ini kan tidak ada alokasi anggaran khusus. Untuk menyiasatinya, mungkin kami akan menempatkan mobil Satpol PP atau mobil Dishub di titik-titik rawan tersebut sebagai base bagi personel yang berjaga di sana,” pungkasnya. (bob)