Kota Malang, blok-a.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang terkait pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 yang dilangsungkan pada hari Rabu (24/7/2024), Ketua DPRD Kota Malang menutup rapat tersebut dengan satu pesan yang menghebohkan seisi ruangan.
Made mengatakan sebuah pesan singkat kepada Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat agar berfokus pada percepatan pembahasan KUPA-PPAS tersebut dan mengesampingkan ‘hal-hal lain’ dahulu.
“Saya harap Pak Pj Wali Kota bisa fokus kepada pembahasan ini dulu. Agenda-agenda lain terutama kampanye yang tidak perlu, dihilangkan dulu,” tutur made disambut dengan riuh sejumlah peserta sidang.
Usai kegiatan itu, Made menerangkan kepada awak media bahwa maksudnya memberikan pesan tersebut kepada Wahyu agar ia sebagai Pj Wali Kota Malang yang sudah mengajukan pengunduran diri agar bekerja secara maksimal hingga jabatannya terlepas nanti.
Terutama dalam membahas APBD yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Tadi secara keras saya sampaikan ayo fokus pembahasan APBD untuk masyarakat, tugas administrative PJ Wali Kota tetap dilaksanakan, kemudian jangan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu,” terang Made.
Hal ini karena Made menyebut dewan sudah mencium aroma-aroma politis dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Wahyu akhir-akhir ini.
“Sudah kelihatan, beliau kan mengundurkan diri untuk running Pilkada. Sudah bukan hal yang ditutupi lagi,” kata Made.
Made bahkan menyebut dewan sudah mendapatkan temuan beberapa kegiatan Pj Wali Kota Malang yang kental dengan aroma politis.
“Untuk temuannya kita bisa melihat, seluruh masyarakat bisa menilai, bagaimana kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sifatnya hanya seremonial tapi sudah ada atribut-atribut di situ. Ini lah yang menjadi catatan kita bersama,” terangnya.
Satu pesan Made sebagai Ketua DPRD Kota Malang kepada Wahyu adalah agar ia tidak memanfaatkan kekuasaan yang ia genggam saat ini sebagai kendaraan politik demi melancarkan jalannya melaju ke Pilkada 2024.
“Jangan politisasi ASN untuk kegiatan kampanye. Itu catatan kami. Jangan politisasi APBD untuk kegiatan kampanye. Itu penekanan kami,” tekan Made.