Blitar, blok-a.com – Wali Kota Blitar Drs. Santoso menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji tiga pimpinan baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar periode 2024-2029, Kamis (10/10/2024).
Adapun tiga pimpinan DPRD Kota Blitar 2024-2029 yang dilantik tersebut, Syahrul Alim dari PDIP sebagai Ketua DPRD, Adi Santoso dari PKB sebagai Wakil Ketua I dan M Hardita Magdi dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua II.
Dalam sambutannya Wali Kota Santoso mengucapkan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar yang baru dilantik.
“Semoga para pimpinan DPRD Kota Blitar ini, diberi kekuatan dalam mengemban amanah. Dan yang terpenting dapat membangun sinergitas dengan Pemkot Blitar dalam rangka memberikan prestasi dan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kota Blitar,” kata Santoso.
Santoso menyampaikan apresiasi atas kinerja pimpinan DPRD periode sebelumnya dan berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin.
“Saya tekankan pentingnya kerja sama yang solid untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Kota Blitar,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim selesai dilantik langsung menggelar rapat untuk persiapan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Setelah ini (pelantikan), kami menggelar rapat pimpinan untuk menyiapkan pembentukan AKD. Insyaallah, minggu depan mulai (pembentukan AKD),” kata Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim.
Syahrul menargetkan, pembentukan AKD selesai dalam satu minggu. Kalaupun tidak bisa selesai 100 persen, minimal pembentukan komisi di DPRD Kota Blitar harus sudah selesai minggu depan.
“Targetnya, pembentukan komisi harus sudah selesai minggu depan agar kami bisa cepat bekerja,” ujarnya.
Syahrul menegaskan, program terdekat dari legislatif yang sudah masuk di DPRD Kota Blitar, yaitu, pembahasan APBD 2025 dan pembahasan beberapa Perda.
“Target kami, pembentukan seluruh AKD selesai sebelum 30 November 2024. Karena kalau sudah masuk Desember 2024, AKD belum selesai, kami dapat penilaian dari provinsi ada keterlambatan,” pungkasnya. (jar/adv/kominfo)