Blitar, blok-a.com – Kebijakan Pemerintah Kota Blitar yang melakukan pemecatan massal terhadap ratusan tenaga outsourcing dan tenaga harian lepas (THL) memicu gejolak di kalangan masyarakat dan instansi pemerintahan.
Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menilai keputusan tersebut diambil tanpa kejelasan mekanisme, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari data yang diperoleh, Sekretariat DPRD Kota Blitar mengurangi 10 tenaga outsourcing dari total 30 orang yang sebelumnya bertugas.
“Salah satunya supir saya. Ini tadi saya ke kantor juga nyopir sendiri,” kata Syahrul, Jumat (9/1/2026).
Syahrul menambahkan, hingga awal Januari ini, belum ada informasi resmi dari eksekutif mengenai kelanjutan kontrak para pekerja outsourcing.
“Kami sendiri masih menunggu. Yang kami dengar hanya info tidak resmi, katanya minggu ini akan diselesaikan. Tapi itu bukan keputusan resmi,” imbuhnya.
Akibat pengurangan tenaga, beberapa tugas penjagaan dan piket dialihkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bergantian. Situasi ini menyebabkan aktivitas perkantoran tidak berjalan optimal.
“Ini bukan kerja statis. Kadang pagi sampai malam. Apalagi kalau ada kegiatan besar atau situasi tertentu seperti demonstrasi,” jelas Syahrul.
Pergeseran kebijakan tersebut tidak hanya terjadi di Sekretariat DPRD, tetapi juga di beberapa OPD lain. Syahrul mengaku telah menerima laporan langsung dari tenaga outsourcing rumah sakit yang dipanggil untuk wawancara, namun dibatalkan sepihak tanpa kejelasan.
“Jam 11 disuruh datang, jam 10 dibatalkan. Ditunda atau tidak jadi, tanpa kepastian,” tuturnya.
Syahrul mengecam kebijakan ini sebagai cerminan buruknya tata kelola ketenagakerjaan di Pemkot Blitar.
“Belum ada koordinasi lanjutan antara DPRD dan Wali Kota setelah gelombang penghentian kontrak terjadi. Ini menunjukkan ketidakjelasan yang ada,” ujarnya.
Di tengah keresahan para pekerja, muncul pula dugaan bahwa kebijakan ini sarat kepentingan politik jangka panjang.
“Bisa dikatakan seperti itu. Tapi tidak bisa juga dikatakan murni. Orang yang sekarang dibantu masuk pun belum tentu nanti sikapnya sama,” tegas Syahrul.
Hingga kini, para tenaga outsourcing dan THL masih menunggu kejelasan nasib mereka. Sementara itu, pelayanan publik yang seharusnya berjalan optimal, kini tampak terseok-seok.
Namun nampaknya Pemkot Blitar memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi, menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat, apakah kebijakan ini demi efisiensi anggaran atau justru mengabaikan aspek kemanusiaan? (jar)