Blitar, blok-a.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar audensi dengan Kelompok Forum Masyarakat Ketua RT/RW (FORMAT), Kamis (16/11/2023).
Kegiatan yang digelar di ruang ruang transit DPRD Kabupaten Blitar tersebut, membahas tuntutan dari kelompok FORMAT terkait sejumlah isu yang dianggap penting bagi masyarakat setempat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredi Agung Kurniawan menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung partisipasi masyarakat dalam menyuarakan keinginan dan kebutuhan mereka.
“Tuntutan dari kelompok FORMAT ini, akan dikordinasikan dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat,” kata Fredi Agung Kurniawan.
Lebih lanjut Freedi menandaskan, pihaknya akan berupaya keras untuk memahami dan menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan oleh Kelompok FORMAT.
“Kerjasama antara DPRD dan masyarakat sangat penting dalam membangun kesejahteraan bersama dan menciptakan kondisi yang lebih baik di Kabupaten Blitar,” tandasnya.
Fredi berharap, audensi ini bisa menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam audensi tersebut, perwakilan dari Kelompok FORMAT yang juga menjabat sebagai Ketua LSM Laskar, Tiyok, menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak.
“Salah satu tuntutan utama kami adalah pemberian uang insentif untuk Ketua RT dan RW guna mendorong kinerja mereka dalam menjalankan tugas sebagai perpanjangan pemerintah di tingkat bawah,” jelasnya.
Tiyok menambahkan, selain itu, FORMAT juga menyoroti kebutuhan pelatihan (Bimtek) bagi Ketua RT dan Rw agar mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
“Aspek ini dianggap penting guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat RT dan RW yang langsung berhubungan dengan kebutuhan warga,” imbuhnya.
Lebih lanjut FORMAT juga menyampaikan tuntutan terkait bantuan dana untuk wilayah RT di seluruh kelurahan.
“Bantuan dana ini diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur kecil, pemberdayaan masyarakat, dan program-program kesejahteraan lainnya,” pungkasnya. (jar/adv)
