Kabupaten Malang, blok-a.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang memperkuat edukasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Pembekalan tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban pekerja, tetapi juga kesiapan menghadapi budaya, kondisi hidup, penipuan digital hingga pengelolaan keuangan.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Tri Darmawan mengatakan, edukasi tersebut dilakukan hampir setiap hari untuk memastikan calon PMI memahami bekerja di luar negeri memiliki tantangan yang tidak ringan.
“Saya hampir tiap hari mengedukasi calon pekerja migran ini. Pertama, agar mereka tahu bekerja di luar negeri itu berat. Otomatis harus tahu hak dan kewajibannya dulu,” kata Tri.
Ia menambahkan, calon PMI juga perlu memahami perbedaan budaya dan pola kehidupan di negara tujuan. Hal tersebut dinilai penting agar pekerja tidak mengalami keterkejutan ketika mulai tinggal dan bekerja di luar negeri.
“Ya kami edukasi, termasuk bagaimana nanti majikan di luar negeri terhadap mereka, bagaimana dengan aturan budaya di sana,” tambahnya.
Tri memberikan gambaran mengenai perbedaan pola makan sebagai bagian dari persiapan calon PMI. Edukasi tersebut diberikan agar mereka memiliki kesiapan fisik dan mental sebelum masuk ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Saya bukan menakut-nakuti, tapi biar mereka nanti siap menghadapi, itu yang penting,” jelasnya.
Selain persoalan pekerjaan dan budaya, Disnaker juga memberikan literasi mengenai keuangan, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga potensi penipuan digital.
“Termasuk literasi keuangan, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, antisipasi dengan media sosial dan scam, itu kami sampaikan,” tuturnya.
Kehadiran Malang Migrant Center dinilai dapat memperluas pembekalan tersebut. Tri menjelaskan, pemerintah daerah tetap akan menjalankan perannya dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Harus tetap seiring dan sejalan. Pasti juga kegiatannya mendukung yang sudah berjalan di kami. Apalagi sekarang ada pendampingan dari Universitas Brawijaya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, aspek kesiapan mental juga menjadi bagian penting yang dapat diperkuat melalui kolaborasi tersebut. Pendampingan psikologis dan edukasi mengenai pola hidup sehat selama berada di luar negeri dapat diberikan kepada calon PMI melalui lembaga terkait.
“Bimbingan, pendampingan psikologi, bagaimana tadi hidup sehat di luar negeri, itu mungkin nanti yang akan bergerak ke LPK atau P3MI-nya, biar mereka nanti jauh lebih siap lagi,” jelasnya.
Ia menilai Malang Migrant Center justru dapat membuat program pembekalan PMI yang selama ini dilakukan Pemkab Malang menjadi lebih komprehensif. Materi tidak hanya berhenti pada persiapan keberangkatan, tetapi juga diarahkan pada bagaimana PMI mengelola hasil kerja mereka setelah berada di luar negeri.
“Materinya jauh lebih luas dari apa yang sudah kami sampaikan. Tidak hanya pembekalan soal masa depan mereka, tapi juga bagaimana nanti bisa mengembangkan usahanya. Jadi punya uang dari luar negeri itu untuk lebih berdaya lagi,” ungkap Tri.
Hal tersebut menjadi perhatian karena masih banyak pekerja migran yang setelah memperoleh penghasilan dari luar negeri justru kembali berangkat bekerja karena hasil yang diperoleh sebelumnya telah habis.
Tri menyebut berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, jumlah PMI Kabupaten Malang yang tercatat mencapai sekitar 10.289 orang pada 2024. Angka tersebut turun menjadi 8.325 orang pada 2025. Sementara hingga Juli 2026, tercatat sekitar 2.500 PMI.
“2024 sekitar 10.289, 2025 8.325, sampai Juli kemarin kisaran 2.500-an. Itu tercatat di sistem,” pungkasnya. (yog/bob)