Kota Malang, blok-a.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan memerangi praktik LGBT dengan memperkuat langkah antisipatif dengan sosialisasi. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan LGBT sebagai salah satu ancaman nonmiliter.
Wahyu mengatakan karakteristik Kota Malang sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata dengan mobilitas penduduk yang tinggi membuat pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan sejak dini.
“Terkait itu memang saya minta ada sosialisasi karena Kota Malang adalah kota pendidikan dan kota pariwisata. Tentu hal-hal seperti itu juga bisa terjadi di Kota Malang,” ujar Wahyu, Senin (6/7/2026).
Ia menambahkan, sosialisasi akan lebih dahulu menyasar organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh jajaran pemerintah memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan tersebut, termasuk informasi mengenai dampak yang dikaitkan dengan aspek kesehatan dan sosial.
“Nanti kami memberikan gambaran bahwa ini ada dampaknya, termasuk terkait kesehatan dan lain sebagainya. Harapannya mereka mengerti,” ungkapnya.
Selain aparatur pemerintah, Pemkot Malang juga berencana memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pendatang yang tinggal maupun beraktivitas di Kota Malang.
“Kami secara dini sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum-kaum pendatang di Kota Malang. Kami berharap tidak terjadi terkait LGBT di Kota Malang,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai sikap pemerintah terhadap LGBT, Wahyu menegaskan hal tersebut perlu dilawan.
“Ya, perlu kita perangi,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi. Pemerintah Kota Malang juga telah menyiapkan program yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang dikaitkan dengan LGBT.
“Tidak hanya sosialisasi. Ada program khusus, baik dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan, untuk memberikan gambaran mengenai dampaknya,” pungkasnya. (yog)