Kota Malang, blok-a.com – Ribuan lulusan SD di Kota Malang dipastikan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ketimpangan jumlah lulusan dengan ketersediaan kursi sekolah negeri paling besar terjadi di wilayah Kecamatan Sukun.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat, jumlah lulusan SD/MI tahun 2026 mencapai 13.792 siswa. Sementara total pagu yang tersedia di seluruh SMP Negeri hanya 7.360 kursi.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim SE MM mengatakan, ribuan siswa yang tidak tertampung nantinya diarahkan ke sekolah swasta maupun sekolah berbasis pondok pesantren.
“Sekitar 6.000 sekian itu tidak bisa kita tampung di SMP negeri. Sebagai alternatif, mereka bisa masuk ke sekolah swasta atau ke sekolah berbasis pondok pesantren dan lain sebagainya,” ujar Adhim.
Ia menjelaskan, keterbatasan daya tampung tersebut terjadi karena kuota penerimaan sudah disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar dan kapasitas siswa tiap kelas.
Di Kecamatan Sukun, jumlah lulusan SD tercatat mencapai 3.133 siswa. Namun, pagu SMP Negeri di wilayah tersebut hanya tersedia 1.088 kursi yang tersebar di lima sekolah. Artinya, sebanyak 2.045 siswa di Kecamatan Sukun dipastikan tidak bisa masuk SMP Negeri.
Sementara di Kecamatan Kedungkandang, terdapat 3.096 lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri sebanyak 1.408 kursi di enam sekolah. Selisihnya mencapai 1.688 siswa.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Lowokwaru. Dari 2.825 lulusan SD, hanya tersedia 1.440 kursi SMP Negeri yang tersebar di enam sekolah. Dengan demikian, terdapat 1.385 siswa yang tidak tertampung.
Di Kecamatan Blimbing, jumlah lulusan SD mencapai 2.499 siswa, sedangkan pagu SMP Negeri hanya 1.184 kursi di lima sekolah. Selisih jumlah siswa yang tidak tertampung mencapai 1.315 anak.
Berbeda dengan kecamatan lain, wilayah Klojen justru memiliki ketimpangan paling rendah. Jumlah lulusan SD sebanyak 2.239 siswa dengan pagu SMP Negeri mencapai 2.240 kursi yang tersebar di delapan sekolah.
Adhim menjelaskan, pelaksanaan SPMB 2026 jenjang SMP akan berlangsung pada 8 hingga 10 Juni 2026 dengan beberapa jalur penerimaan.
“Dalam SPMB Jenjang SMP, 40 persen dari pagu diterima lewat jalur domisili. Sisanya, 25 persen diterima lewat jalur afirmasi, 20 persen lewat jalur prestasi akademik, 10 persen lewat jalur prestasi non-akademik dan 5 persen jalur mutasi,” terangnya.
Menurutnya, sekolah swasta juga akan dilibatkan dalam sistem SPMB tahun ini untuk membantu mengurangi ketimpangan jumlah lulusan SD dengan kursi SMP Negeri.
“Nanti akan kami tampilkan swasta mana yang masih tersedia pagunya. Selain menampilkan pagu, kami sediakan juga informasi terkait SPP, uang bangunan hingga keunggulan tiap sekolah seperti ekstrakurikulernya,” tandasnya. (bob)