Pj Walikota Malang Minta Study Tour SD/SMP Tidak Keluar Daerah

Pemkot Meresmikan Logo HUT ke-110 Kota Malang, Ini Arti dan Maknanya
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat

Kota Malang, blok-a.com – Pelaksanaan study tour atau outing class di kalangan pelajar kembali menjadi sorotan publik usai tragedi Subang lalu. Menanggapi hal ini, Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa study tour ke luar kota tidaklah wajib.

Menurutnya, para siswa dapat memilih destinasi wisata maupun objek pembelajaran di area Malang Raya saja. Hal ini sejalan dengan esensi outing class dalam Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu mengajak siswa belajar tak hanya di dalam kelas.

Hal ini ia utarakan dalam sebuah sesi wawancara usai kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Selasa (21/5/2024).

“Study tour itu tidak wajib, sama dengan wisuda. Saya berharap, kalau mau study tour tidak terlalu jauh. Nikmati saja obyek wisata di Malang Raya ini, karena tidak kalah dengan daerah lain,” ujar Wahyu.

Meski demikian, study tour ke luar kota tidak dilarang. Namun, pihak sekolah harus melengkapi beberapa prosedur untuk memastikan kelayakan armada bus yang digunakan.

“Penegasan kepada pihak sekolah melalui surat. Kemarin kita sudah mengumpulkan semua kepala sekolah SD dan SMP, termasuk Pak Kadisdikbud dan Kadishub. Tujuannya untuk menguatkan apabila mau study tour, ada tahapan yang harus dilakukan,” lanjutnya.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum dan otobis. Diharapkan berbagai langkah ini dapat meminimalisir kecelakaan saat study tour.

“Kalau tidak layak berarti ada keteledoran dari pengusaha bus. Harus bisa menjaga kualitas dari kendaraannya, dan akhirnya juga terjadilah keselamatan seperti yang kita inginkan,” tutur Wahyu.

Terkait tentang kelengkapan prosedur yang telah dibahas oleh Wahyu di atas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menerangkan bahwa kelengkapan Online Single Submission (OSS) saja tidak cukup bagi PO bus, untuk menegaskan armada mereka laik jalan. 

Djaja menerangkan bahwa diperlukan kelengkapan syarat-syarat lainnya untuk memastikan kendaraan layak digunakan. Dokumen yang termasuk syarat administrasi adalah STNK, SIM, dan uji KIR. Sementara syarat fisik mencakup kondisi kesehatan dan kemampuan mengemudi pengemudi.  

“Itu harus dipastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kecelakaan bukan lagi takdir. Kalau sudah menyangkut masalah nyawa, ditarik ke belakang apa penyebabnya dan siapa yang tanggung jawab,” tutupnya.

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?