DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Bupati 2023

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023. (blok-a.com/Fajar)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023. (blok-a.com/Fajar)

Blitar, blok-a.com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (20/03/2024) malam.

Dalam paripurna tersebut, selain Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023, juga dilaksanakan pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib.

Hadir dalan paripurna tersebut, Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yaitu Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 yang digelar pada 15 Maret 2024.

“Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 209 ayat (7) huruf (a) butir 3, tahap pembahasan selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023,” jelas Muhammad Rifa’i.

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi PAN, Fraksi GPN, Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P dan Fraksi PKB.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andi Widodo menyampaikan, jika membaca angka statistik di dalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan oleh masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan.

“Untuk itu Fraksi PAN mohon kepada Bupati untuk mencari formula, agar data-data yang disajikan berjalan beriringan dengan kepuasan masyarakat,” jelasnya.

Rapat paripurna diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023. (jar/adv/dprd)