Kota Malang, blok-a.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, merespons langsung aksi unjuk rasa yang digelar elemen mahasiswa di depan gedung dewan pada Senin (15/6/2026) kemarin. Dalam pertemuan dengan massa aksi, ia menyatakan berbagai keresahan yang disuarakan mahasiswa merupakan refleksi kondisi yang juga dirasakan masyarakat luas.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mia ini, situasi ekonomi yang belum stabil dalam beberapa bulan terakhir telah memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga fluktuasi nilai tukar dolar disebut menjadi faktor yang memicu kekhawatiran publik.
“Dengan kondisi yang mungkin saat ini sedang tidak bisa terprediksi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah hal yang wajar terjadi, dan saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” katanya.
Menanggapi lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa, DPRD Kota Malang berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan. Mia mengungkapkan berbagai masukan yang diterima akan diteruskan kepada DPR RI karena sebagian besar isu yang dipersoalkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Memang kami punya beberapa kanal-kanal untuk bisa mendukung kebijakan pusat, tetapi porsi kami hanya sebagai pendukung kebijakan. Bagaimanapun, sasarannya ini adalah masyarakat dan itu yang menjadi perhatian utama kami,” ungkapnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Malang adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mia menerangkan, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan sistem distribusinya agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
Ia menilai pola penyaluran yang diterapkan saat ini masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki demi meningkatkan efisiensi program.
“Sebetulnya, awal saat saya mendengar program MBG ini, dalam bayangan saya itu semua dilokalisir di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang ada. Ternyata terpusat pada satu dapur untuk mengcover beberapa sekolah,” terangnya.
Ia menambahkan, konsep dapur terpusat yang melayani banyak sekolah berpotensi menambah beban birokrasi dan operasional. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan penataan ulang terhadap sistem yang digunakan saat ini.
Mia mengusulkan agar pelaksanaan MBG ke depan lebih berbasis pada fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah, sehingga proses distribusi makanan menjadi lebih sederhana dan anggaran dapat digunakan secara lebih efisien.
“Jadi, bagaimana proses mekanisme ini bisa ditata ulang. Sehingga, lebih ramping dan anggarannya tidak begitu banyak,” pungkasnya. (yog/bob)