Kota Malang, blok-a.com – Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berpesan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengurangan anggaran sejumlah kegiatan yang kurang diperlukan.
Hal ini ditujukan untuk menekan biaya belanja daerah, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki alternatif.
Dalam konteks ini, contoh pengurangan anggaran diperlukan adalah perjalanan dinas dan belanja rapat di jajaran perangkat Pemkot Malang yang kurang memiliki nilai urgensi.
Wahyu menganggap hingga saat ini kegiatan-kegiatan tersebut masih kerap dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah Kota Malang.
“Saya harap seluruh kepala perangkat daerah benar-benar cermat dan lebih bijak dalam menyusun rencana kegiatan anggarannya masing-masing, perjalanan dinas yang tidak perlu bisa lebih ditekan lagi, pun demikian dengan belanja rapat,” terang Wahyu.
Alasannya, agenda-agenda tersebut masih dapat terlaksana walau digantikan dengan pertemuan atau rapat secara virtual.
“Salah satu upaya menekan belanja rapat, mungkin dapat dilaksanakan secara virtual. Yang penting pesan dan tujuannya dapat tersampaikan,” jelas Wahyu.
Pesan ini diutarakan oleh Wahyu usai menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Dome BSCC Balikpapan bersama dengan 97 Walikota lain dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam Rakernas tersebut, Wahyu mendapatkan sejumlah pesan dan gagasan dari Mendagri Tito Karnavian.
Salah satu pesan yang disampaikan oleh Tito adalah tentang perubahan pola pikir dengan mengadopsi pola pikir para wirausahawan.
“Pemerintah daerah sekarang harus bisa berjiwa enterpreneur. Artinya pengelolaan daerah benar-benar memaksimalkan potensi daerahnya agar berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, kalau sudah berjiwa bisnis, out of the box nya pasti ada yang penting semua bertujuan untuk Masyarakat,” pesan Tito.
Terkait hal ini, untuk upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, Wahyu berencana memaksimalkan pembangunan dengan menggali ide dan inovasi yang dimiliiki oleh masyarakat Kota Malang.
Dengan potensi yang dimiliki Kota Malang, ia yakin bahwa kebijakan untuk mencapai kemandirian fiskal dapat diwujudkan.
“Intinya, pendapatan asli daerah akan menjadi lebih besar dari pendapatan transfer pusat. Cara untuk mencapainya adalah dengan mengoptimalkan potensi PAD dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” jelas Wahyu.