Kabupaten Malang, blok-a.com – Kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penentu saat status tanggap darurat bencana ditetapkan. Untuk memastikan setiap unsur mampu bergerak secara terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat kesiapsiagaan melalui penyempurnaan sistem perencanaan dan latihan penanganan bencana.
Dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat, terdapat tiga dokumen utama yang menjadi acuan, yakni Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi (RenKon), dan Rencana Operasi (Renops).
RPKB berfungsi sebagai pedoman strategis penanggulangan kedaruratan di daerah. Dari dokumen tersebut kemudian disusun RenKon yang memuat skenario penanganan berdasarkan potensi ancaman bencana tertentu, sehingga pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki panduan saat kondisi darurat terjadi.
Sementara itu, Renops menjadi pedoman operasional di lapangan yang disusun dengan mengadaptasi skenario dalam RenKon. Dokumen inilah yang menjadi acuan seluruh personel dalam menjalankan operasi tanggap darurat.
Ketiga dokumen tersebut bersifat dinamis sehingga harus terus diperbarui melalui berbagai tahapan simulasi, latihan, dan evaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, mengatakan penyusunan RenKon harus benar-benar diuji melalui latihan.
“Gladi bukan sebatas latihan, tapi untuk menguji RenKon. Tugas dan peran dalam gladi harus dihayati dengan baik. Kelak jika ada bencana yang terdampak langsung adalah masyarakat. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan,” kata Pangarso.
Ia menambahkan, simulasi juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar warga memahami mekanisme komunikasi darurat, proses evakuasi, hingga peran komunitas relawan dalam situasi kebencanaan.
Selain itu, koordinasi lintas wilayah juga menjadi perhatian karena dampak bencana kerap melintasi batas administrasi daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi distribusi logistik maupun pengerahan personel ke lokasi terdampak.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan tersebut, BPBD Kabupaten Malang menggelar Gladi Lapang (Field Training Exercise/FTX) di Selorejo Camping Ground, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, pada 7–8 Juli 2026.
Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, mengatakan latihan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi bencana.
“Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat. Jangan sampai ego sektoral menghambat proses penanganan darurat. Latihan ini adalah bentuk investasi keselamatan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lathifah juga menyerahkan bantuan kepada lima desa di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, yakni Desa Pagersari, Pandansari, Sidodadi, Ngantru, dan Banturejo. Bantuan berupa tenda keluarga, masker medis, serta matras untuk mendukung kesiapsiagaan warga saat kondisi darurat.
FTX menggunakan skenario erupsi Gunung Kelud yang berpotensi berdampak pada Kecamatan Ngantang, Kasembon, dan Pujon. Ketiga wilayah tersebut masuk dalam Kawasan Rawan Bencana erupsi Gunung Kelud sehingga membutuhkan respons cepat, terintegrasi, dan melibatkan banyak instansi.
Latihan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian pengujian kesiapsiagaan yang sebelumnya diawali dengan penyusunan serta pengujian RPKB melalui Tabletop Exercise (TTX) pada November 2025, dilanjutkan Gladi Posko (Command Post Exercise/CPX) pada 2 Juli 2026.
Berbagai simulasi dilakukan dalam FTX, mulai dari evakuasi mandiri warga, evakuasi massal menuju lokasi pengungsian, penyelamatan korban di jurang menggunakan teknik vertical rescue, pencarian korban reruntuhan bangunan, hingga penanganan medis bagi korban luka dan penyandang disabilitas.
Selain itu, peserta juga mempraktikkan distribusi logistik ke daerah terisolasi menggunakan metode tension line, evakuasi korban di perairan, pengoperasian rumah sakit lapangan, dapur umum, sekolah darurat, hingga pemulihan infrastruktur dasar seperti pembersihan material erupsi, pembukaan akses jalan, dan pemulihan jaringan listrik.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menilai pelaksanaan gladi berjalan sesuai rencana, meski koordinasi antarorganisasi tetap perlu terus ditingkatkan.
“Gladi telah berlangsung dengan baik dan lancar. Meski begitu, koordinasi dan kinerja setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat penanggulangan bencana tetap perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Gladi Lapang tersebut melibatkan unsur pentahelix, mulai dari perangkat daerah, TNI-Polri, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kota Malang dan Kota Batu, relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kerja sama BPBD Kabupaten Malang dengan Pemerintah Australia melalui program penguatan ketangguhan bencana.
Head of Subnational Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan kerja sama tersebut didasari tingginya risiko bencana di Indonesia.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana terbesar. Maka, kegiatan penanggulangan bencana penting bagi negara ini. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia,” katanya. (yog/bob)