Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menyiapkan skema anggaran untuk mendukung keberlanjutan layanan Trans Jatim. Salah satu yang dinilai mendesak ialah menyiapkan moda transportasi pengumpan atau feeder agar layanan tidak hanya berhenti di jalur utama.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan Pemkot perlu sejak awal memetakan alur layanan, kebutuhan armada hingga tenaga kerja yang diperlukan. Termasuk menghitung porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus disiapkan.
“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Saya sudah dari awal sampaikan segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower-nya yang dibutuhkan seperti apa,” ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Mia menambahkan, kehadiran Trans Jatim di jalan protokol perlu dilengkapi layanan feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses transportasi di jalan utama, tetapi juga memiliki konektivitas dari lingkungan tempat tinggal menuju titik layanan Trans Jatim.
Salah satu opsi yang ditawarkan DPRD ialah memanfaatkan kembali angkutan kota (angkot) yang selama ini masih beroperasi namun belum optimal. Angkot tersebut dinilai bisa diberdayakan untuk melayani ruas-ruas jalan kecil yang tidak terjangkau Trans Jatim.
“Tinggal kita berdayakan saja sebetulnya angkot-angkot yang existing ini kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan menyambut program dari Provinsi ini. Misalkan di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya,” tambahnya.
Mia menilai integrasi tersebut penting untuk memastikan program transportasi publik tidak berhenti ketika dukungan subsidi dari Pemprov Jatim berakhir. Ia mewanti-wanti jangan sampai kemudian masyarakat Kota Malang yang sudah cukup terfasilitasi dengan Trans Jatim ini, tidak segera terlengkapi sarana pendukungnya.
“Lalu akhirnya menjadi sebuah program yang ya udah berjalan ketika ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, selepas itu selesai. Jangan, kan sayang,” imbuhnya.
Terkait dukungan Pemprov Jatim sebesar Rp5 miliar, Mia menyebut dana tersebut semestinya dipandang sebagai stimulan awal. Pemkot Malang perlu menghitung kebutuhan pembiayaan lanjutan agar layanan transportasi publik dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Ya itu mestinya sudah terpetakan dari awal. Sudah mulai dihitung. Apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi ya mestinya sudah terpetakan dari awal dan ketika kita memang sudah berkomitmen, apa yang mau kita capai? Pelayanan terhadap masyarakat di dalam bidang public transport yang memang kita belum punya selama ini,” bebernya.
Ia menjelaskan tantangan utama bukan sekadar persoalan ketersediaan anggaran. Pemkot juga perlu menyusun sistem yang mampu mengintegrasikan moda transportasi yang telah ada dengan layanan baru dari pemerintah provinsi.
“Sekarang ini kan kayak misalkan angkot. Sama Pemerintah tidak difasilitasi. Ini kan sedikit banyak dipaksa oleh Pemerintah Provinsi untuk punya public transport, dengan skema subsidi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, ini program bagus,” katanya.
Mia menegaskan keberadaan Trans Jatim tidak justru mematikan angkutan kota yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi masyarakat Kota Malang.
“Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya,” pungkasnya. (yog/bob)