Kota Malang, blok-a.com – Sejumlah organisasi sopir angkutan umum di Malang menyatakan penolakan terhadap rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar koalisi Front Pasar pada Senin (3/8/2026) kemarin.
Front Pasar merupakan gabungan dari Aliansi Sopir Angkot Malang (ASAM), Serikat Sopir Indonesia (SSI), dan Asosiasi Driver Indonesia (A-Drone). Mereka menegaskan penolakan bukan ditujukan terhadap program transportasi publik, melainkan meminta pemerintah memastikan kebijakan yang diterapkan tidak mengorbankan mata pencaharian sopir angkutan umum.
Juru bicara Front Pasar sekaligus perwakilan A-Drone, Paulus, mengatakan pihaknya menilai rencana pengoperasian Koridor 2 tidak sesuai dengan hasil audiensi bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 29 Juli 2026. Saat itu, menurutnya, evaluasi Koridor 1 seharusnya menjadi prioritas sebelum dilakukan pengembangan koridor berikutnya.
“Bukan kami tidak mau diundang. Kami meminta evaluasi Koridor 1 sebelum Koridor 2 beroperasi, dengan melibatkan Dishub, Organda, akademisi, dan sopir,” kata Paulus saat dikonfirmasi.
Ia mengaku para sopir khawatir kehadiran Trans Jatim akan semakin menekan pendapatan mereka. Selain itu, masih terdapat persoalan tumpang tindih trayek yang dinilai belum mendapatkan solusi.
“Bisa dibilang Trans Jatim akan merebut 50 dari 500, tapi masih ada kanibalisme, sehingga pendapatan mereka belum tercukupi,” tambahnya.
Senada dengan itu, perwakilan ASAM Bambang Kurniawan menyebut persoalan tersebut bukan semata soal transportasi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial bagi para sopir yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari sistem angkutan umum di Malang.
“Ketika itu diterapkan hanya bagi satu pihak, keadilan sosial yang berkesinambungan ini tidak tercapai,” katanya.
Bambang menjelaskan keberadaan angkutan kota telah melayani masyarakat sejak akhir 1980-an. Namun, menurutnya, kondisi para sopir semakin berat setelah hadirnya transportasi berbasis aplikasi.
“Take home pay yang kita bawa pulang itu sangat minim dibanding UMR,” ujarnya.
Front Pasar juga menyoroti janji pemerintah terkait skema angkot sebagai feeder maupun angkutan sekolah yang hingga kini dinilai belum terealisasi. Mereka meminta kepastian hukum dan kejelasan implementasi sebelum koridor baru dijalankan.
Meski menolak operasional Koridor 2, Bambang memastikan pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah, termasuk jika nantinya terdapat skema integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim yang dibahas secara terbuka dan melibatkan para sopir.
Namun, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons, Front Pasar mengancam akan menggelar aksi mogok massal angkutan umum di seluruh wilayah Malang Raya.
“Ketika tidak dijawab dengan apa pun, kekuatan akan kita hentikan seluruh Malang Raya,” tegas Bambang.
Sikap serupa juga disampaikan Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang. Mereka menyatakan tidak menghadiri rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung siang itu karena menilai pembahasannya tidak lagi sejalan dengan kesepakatan hasil audiensi sebelumnya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
“Kami sangat keberatan dengan Trans Jatim Koridor 2 ini. Kami dan teman-teman sepakat menolak,” ujar perwakilan SSI. (yog/bob)