Kota Malang, blok-a.com – Gedung Malang Creative Center (MCC) dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Kota Malang, khususnya sektor ekonomi kreatif.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Muhammad Dwicky Salsabil Fauza. Ia menilai pemanfaatan MCC selama ini belum berjalan maksimal dan belum mampu menjangkau pelaku ekonomi kreatif secara luas.
Anggota Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang itu mengatakan, MCC seharusnya dapat menjadi ruang bagi 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Namun, keberadaannya dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap geliat ekonomi kreatif.
“Kemarin di MCC itu masih belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Malang, khususnya balik lagi ke ekonomi kreatif,” kata dia.
Menurut Dwicky, ekonomi kreatif tidak seharusnya hanya bergerak di lingkup kelompok atau komunitas tertentu. Terlebih, Kota Malang merupakan kota pendidikan sehingga MCC semestinya juga dapat dimanfaatkan mahasiswa maupun masyarakat dari luar daerah yang sedang menimba ilmu di Kota Malang.
Ia juga menyoroti kesan MCC yang selama ini dinilai kurang terbuka. Menurutnya, akses terhadap fasilitas tersebut perlu diperluas agar tidak hanya dimanfaatkan kelompok tertentu.
“Keterbukaan itulah yang mendorong sebenarnya untuk MCC itu tidak mengarah dan tidak dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan tertentu,” tuturnya.
Dwicky kemudian menyinggung pelaksanaan Festival Mbois di Stadion Gajayana yang menuai sejumlah kritik. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi kreatif sekaligus membuktikan bahwa pelaku kreatif lokal mampu menggelar event berskala besar.
Namun, polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Festival Mbois justru membuat momentum tersebut tercoreng. Bahkan, sejumlah UMKM yang antusias berjualan dalam kegiatan tersebut disebut turut mengalami kerugian.
“Momentum itu tercoret, yang akhirnya mengakibatkan UMKM-UMKM juga yang secara antusias mereka berjualan di sana itu juga mengalami kerugian,” ujarnya.
Menurut Dwicky, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang, baik terhadap pelaksanaan event maupun kelompok atau komunitas yang selama ini banyak memanfaatkan aset milik pemerintah daerah.
Selain evaluasi, DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot Malang lebih serius menentukan arah pengembangan MCC. Menurut Dwicky, MCC perlu memiliki roadmap yang jelas serta target kinerja yang dapat diukur.
Ia menilai pemerintah tidak semestinya hanya mengandalkan APBD untuk membiayai operasional MCC. Jika MCC mampu menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian dan melahirkan pelaku usaha kreatif yang berkembang, dukungan anggaran yang lebih besar justru dinilai layak diberikan.
“Kalau misalkan MCC ini memberikan pembuktian, memberikan bahwasanya MCC itu memberikan dampak terhadap perekonomian Kota Malang dan sudah ada bukti bahwasanya ada yang diinkubasi oleh MCC ini bisa hingga menjadi unicorn, itu pasti kita akan melirik bahwasanya MCC itu menarik,” ujarnya.
Dwicky kemudian mendorong MCC memiliki pola pengelolaan yang lebih mandiri, salah satunya dengan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersendiri.
Ia mencontohkan Solo Technopark yang menurutnya telah menerapkan pola pengelolaan lebih mandiri melalui BLUD. Saat melakukan kunjungan bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Dwicky melihat adanya perbedaan dalam pengelolaan meskipun fasilitas MCC dinilainya lebih megah.
“Solo Technopark yang bekerja sama dengan Shopee dan lain sebagainya, itu sudah lepas, hanya memakai apa, APBD itu 1 persen. Dan mereka sudah berbentuk BLUD yang berdiri sendiri,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi MCC agar tidak terus bergantung pada dukungan APBD. Dengan pengelolaan mandiri, MCC akan memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keberlanjutan gedung dan aktivitas di dalamnya.
Dwicky bahkan mengingatkan, jika suatu saat dukungan Pemkot Malang dihentikan, MCC harus tetap mampu bertahan dan membiayai operasionalnya sendiri.
“Bayangkan misalkan kalau MCC itu sudah tidak di-backup lagi oleh pemerintah Kota Malang. Maka MCC akan menjadi gedung yang mungkin tidak bisa membayar listrik,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong agar MCC dapat berdiri sendiri dan memiliki sistem pengelolaan serta ukuran keberhasilan yang jelas.
“Ya kita mendorong MCC itu berdiri sendiri, menjadi BLUD tersendiri, agar mereka bisa lebih terbuka. Dan mengatur keuangannya sendiri, bisa mereka bisa meningkatkan…” tuturnya.
Dwicky menilai pengelolaan mandiri tersebut juga harus dibarengi dengan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas. Dengan begitu, keberhasilan MCC dapat diukur dari dampak yang diberikan terhadap ekonomi kreatif, bukan sekadar besaran anggaran yang dikucurkan.
“Betul, KPI-nya jelas, KPI-nya jelas. Ya itu tadi lebih terbuka pastinya karena mereka akan takut MCC ini akan menjadi mangkrak kan gitu, project yang mangkrak. Padahal gedung dengan, bahkan mewah itu. MCC itu mewah kalau kita lihat,” katanya.
Ia menegaskan, dorongan DPRD kepada Pemkot Malang bukan berarti sekadar meminta tambahan anggaran. Pemkot diminta lebih serius memikirkan arah dan keberlanjutan MCC.
“Ya lebih concern, kalau turun tangan kan kita turun tangan dengan suplai APBD terus Mas,” ujarnya.
Menurut Dwicky, perhatian Pemkot Malang harus diarahkan pada bagaimana MCC dapat berkembang dan memiliki pengelolaan yang berkelanjutan, bukan hanya memberikan pembiayaan untuk kebutuhan operasional.
“Ya lebih concern terhadap bagaimana MCC ini ke depannya,” katanya. (bob)