Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mengusulkan pendirian Unit Pengelolaan Teknis (UPT) khusus untuk mengelola Kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji setelah menilai bahwa kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola wilayah wisata itu masih belum maksimal.
Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan organisasi dalam mengoptimalkan perkembangan kawasan tersebut pasca revitalisasi.
Bayu menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Malang belum mencapai sinergi optimal dalam mengelola Koridor Kayutangan.
Ia mengidentifikasi kurangnya koordinasi antar perangkat daerah seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) sebagai salah satu hambatan utama.
“Kami melihat kurangnya sinergi optimal antar perangkat daerah di sana, seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar),” kata Bayu.
Bayu menekankan bahwa dengan adanya UPT khusus, pengelolaan Kayutangan Heritage dapat dilakukan secara lebih terpadu dan sinkron sesuai kebutuhan.
Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang kerap muncul seperti persoalan parkir, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan penyelenggaraan kegiatan wisata di kawasan tersebut.
Dengan UPT, semua urusan terkait dapat ditangani oleh satu entitas tanpa harus melibatkan lintas perangkat daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak, termasuk penataan di dalam Kampung Kayutangan Heritage.
“Jika terdapat UPT, segala urusan bisa ditangani oleh satu pihak tanpa melibatkan proses panjang lintas perangkat daerah. Hal ini akan memastikan manfaat dari Kawasan Kayutangan dapat dirasakan oleh semua kalangan, termasuk dalam penataan Kampung Kayutangan Heritage,” tambahnya.
Meskipun demikian, Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa penataan Koridor Kayutangan akan dipelajari lebih lanjut dahulu dengan beberapa pertimbangan.
“Nanti akan kami kaji lebih lanjut, karena memang ada usulan dari beberapa fraksi,” ujar Pj Walikota Wahyu.
Hal ini termasuk wacana pembentukan UPT yang menurut Wahyu masih memerlukan kajian lebih lanjut agar tujuan yang dimaksud bisa tercapai Dengan efektif.