Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mengevaluasi kinerja Pemkot Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024.
DPRD Kota Malang berharap Penkot Malang belajar pada program-program peningkatan PAD yang dilaksanakan pada tahun 2023.
DPRD Kota Malang berharap agar target pendapatan pada tahun ini bisa tercapai dengan maksimal.
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrahman yang memimpin rapat paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat menyatakan agar target-target yang belum terpenuhi dalam Ranperda itu dapat dipelajari dan dipenuhi tahun 2024.
“Sesuai aturan, Pemkot Malang wajib melaporkan APBD tahun 2023 setelah 6 bulan berakhir. Dari jadwal ini sudah bagus. Kalau ada target-target yang belum terpenuhi itu memang sangat diharapkan pada 2024 harus sesuai,” tuturnya.
Abdurrahman juga menyoroti beberapa target PAD dalam LKPJ APBD 2023 yang belum tercapai, dan hal ini menjadi perhatian khusus agar pada tahun 2024 target PAD bisa maksimal.
“Harapan kami agar Pj Wali Kota Malang betul-betul memperhatikan target yang belum tercapai, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan,” tuturnya.
DPRD Kota Malang berharap agar Pemkot Malang dapat memaksimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan kota, terutama sektor kesehatan, pada tahun 2024.
Dia menekankan pentingnya perhatian khusus pada target-target PAD yang belum tercapai agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, dalam laporannya Wahyu menjelaskan bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp 2.337.889.254.705 telah terealisasi sebesar Rp 2.344.815.945.227,81 atau sekitar 98,61 persen.
“Terdapat kekurangan Rp 33.073.309.427,19 yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.
Sumber pendapatan tersebut termasuk pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 834 miliar, namun hanya terealisasi 73,19 persen, sehingga ada kekurangan Rp 223 miliar. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 55 miliar, tetapi hanya mencapai 90,47 persen, dengan kekurangan sebesar Rp 5 miliar.
Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 102,77 persen dari target Rp 29 miliar, dan pendapatan lain-lain terealisasi 122,07 persen dari target Rp 83 miliar.
Wahyu juga melaporkan bahwa realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp 451 miliar berasal dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 460 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 mencapai Rp 199 miliar. (art/bob)