Kota Malang, blok-a.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang telah memverifikasi data 100 calon pengemudi becak elektrik yang akan dilibatkan dalam program becak wisata di Kota Malang.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menegaskan peran pihaknya dalam program tersebut hanya sebatas melakukan verifikasi data penerima manfaat.
“Kolaborasi kami sebatas verifikasi data. Sumber data berasal dari Disporapar, Dishub, paguyuban becak, serta wilayah kelurahan,” kata Donny.
Dari total 100 nama yang diajukan, seluruhnya telah melalui proses validasi. Hasilnya, sekitar 90 persen calon pengemudi becak elektrik masuk dalam kategori masyarakat ekonomi rentan.
“Hampir 90 persen masuk desil 1 sampai 5 berdasarkan hasil verifikasi kami,” ujarnya.
Donny menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah benar-benar berprofesi sebagai pengemudi becak. Pada tahap awal, kuota becak elektrik ditetapkan sebanyak 100 unit.
Namun, ia menegaskan Dinsos tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan teknis operasional becak elektrik tersebut.
“Kalau soal penempatan, lokasi mangkal, pengisian daya, hingga pengaturan operasional, itu menjadi kewenangan Dishub dan Disporapar. Kami hanya memverifikasi data penerima,” tegasnya.
Data hasil verifikasi telah diserahkan kepada dinas teknis terkait untuk ditindaklanjuti. Meski demikian, Donny mengaku belum mengetahui secara pasti kapan distribusi becak elektrik akan dilakukan.
Program becak elektrik ini dirancang sebagai becak wisata yang rencananya akan beroperasi di kawasan Kayutangan Heritage dan sekitarnya.
Terkait dampak terhadap pengentasan kemiskinan, Donny menilai program ini tidak secara langsung ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Program ini bukan khusus pengentasan kemiskinan. Tujuannya menunjang pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Donny, peningkatan pendapatan tersebut diharapkan mampu mencegah masyarakat rentan jatuh lebih dalam ke garis kemiskinan.
“Yang berada di desil 5–6 setidaknya tidak jatuh ke garis kemiskinan. Sementara yang sudah miskin, pendapatannya bisa meningkat,” tambahnya.
Ia juga menilai pengoperasian becak elektrik perlu dibarengi dengan pelatihan bagi pengemudi, termasuk penataan titik mangkal serta pengaturan lalu lintas oleh Dishub.
“Selain tertib, pengemudi becak wisata juga perlu dibekali kemampuan dasar melayani wisatawan, termasuk kemampuan bahasa asing,” ujarnya.
Soal status kepemilikan becak elektrik, Donny menduga becak tersebut akan dihibahkan kepada masyarakat, meski keputusan final bukan berada di kewenangan Dinsos.
“Kemungkinan besar dihibahkan ke masyarakat, tapi teknisnya bukan ranah kami,” pungkasnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang berencana mendistribusikan total 200 unit becak elektrik untuk mendukung sektor pariwisata.
Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, mengatakan bantuan becak elektrik tersebut merupakan dukungan langsung dari pemerintah pusat kepada Pemkot Malang dan diperuntukkan bagi pengayuh becak konvensional yang akan dialihfungsikan.
“Kota Malang mendapatkan bantuan 200 unit becak elektrik yang akan digunakan untuk melayani wisatawan,” kata Baihaqi.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah syarat bagi calon penerima, di antaranya memiliki KTP Kota Malang dan berprofesi sebagai pengayuh becak konvensional. Penataan operasional akan dilakukan untuk menghindari potensi kemacetan.
“Penempatan akan diatur agar tidak menimbulkan kemacetan,” ujarnya.
Keberadaan becak elektrik ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan wisata di Kota Malang. Selama ini, becak wisata sudah ada, namun masih terbatas dan menggunakan sistem konvensional.
Terkait titik operasional, becak elektrik akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Kayutangan Heritage.
“Mudah-mudahan akhir Januari ini sudah bisa didistribusikan agar segera dimanfaatkan,” tandas Baihaqi. (bob)