Kota Malang,blok-a.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menyiapkan anggaran Rp1,9 miliar untuk program angkot pelajar gratis. Dalam pelaksanaannya, pembayaran kepada angkutan tidak diberikan langsung kepada masing-masing sopir, melainkan melalui badan usaha atau koperasi.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, anggaran Rp1,9 miliar tersebut disiapkan dengan estimasi kebutuhan 96 armada. Namun, untuk sementara baru 66 angkutan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan program tersebut.
Persyaratan yang dimaksud di antaranya kelengkapan uji KIR dan dokumen kendaraan maupun pengemudi. Dishub masih membuka kemungkinan jumlah armada bertambah hingga memenuhi kebutuhan 96 unit.
Terkait pembayaran, Widjaja menjelaskan, pengemudi akan mendapatkan nilai tambah dari layanan angkot pelajar gratis tersebut. Besarannya dihitung berdasarkan biaya operasional kendaraan dan layanan yang dijalankan.
“Biaya operasional kendaraan itu kalau tidak salah minimal Rp75.000 sampai dengan ada yang sampai dengan Rp200.000 ya,” ujar Widjaja.
Namun, nominal Rp75 ribu hingga Rp200 ribu tersebut bukan berarti seluruhnya menjadi pendapatan bersih sopir. Sebab, pembayaran tersebut masih mencakup berbagai kebutuhan operasional kendaraan dan pengelolaan layanan.
“Tetapi bukan itu 100% diserahkan pada mereka, karena ini ada pengelolaan. Misalnya ada untuk biaya GPS, biaya monitoring, biaya untuk yang lain-lainnya banyak, di antaranya item-itemnya itu banyak. Sehingga tidak harus diterima semuanya,” jelasnya.
Widjaja menegaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan pendapatan sopir saat menjalankan trayek reguler. Dalam program angkot pelajar gratis, Dishub pada dasarnya menyewa kendaraan untuk mengangkut pelajar pada waktu dan jalur yang telah ditentukan.
“Oh ini, jangan disamakan dengan mereka trayek ya. Layanan lain, ini hanya kami istilahnya kami tuh sewa kendaraan untuk ngangkut pelajar. Gitu. Bukan mereka harus dapat trayek lagi, itu nanti silakan mereka jalan lagi ya silakan. Silakan. Ini menambah nilai tambah,” katanya.
Pembayaran juga tidak dilakukan dengan cara membagi langsung anggaran Rp1,9 miliar kepada seluruh pengemudi. Nilai pembayaran akan disesuaikan dengan layanan yang benar-benar dijalankan.
“Dia hari ini sampai dengan seminggu berapa, kita bayar itu. Bukan 1,9 miliar dihabisin, enggak. Nggak boleh. Gitu ya. Sangat mungkin lebih. Kalau dipikirkan nanti ada SiLPA. Ada SiLPA,” ujar Widjaja.
Artinya, anggaran Rp1,9 miliar merupakan pagu yang disiapkan untuk pelaksanaan program, bukan nominal yang otomatis harus dihabiskan seluruhnya. Pembayaran menyesuaikan jumlah armada dan layanan yang diberikan.
Pengelolaan pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada koperasi atau badan usaha. Koperasi akan mengatur pembagian biaya operasional, perawatan kendaraan, hingga bagian yang diterima masing-masing pengemudi.
“Koperasi inilah kami serahkan mau operasionalnya berapa, untuk pengemudi berapa, mereka berdiskusi sendiri. Yang terpenting adalah hitungannya sudah jelas, biaya operasional sekian. Kan bukan untuk biaya kasihkan sopir semuanya, enggak. Ada perawatan. Kami serahkan pada koperasi, mereka bersepakat sendiri,” jelasnya.
Besaran yang diterima masing-masing pengemudi juga tidak akan selalu sama. Hal itu karena setiap jalur memiliki jarak dan intensitas layanan yang berbeda.
“Macam-macam. Macam-macam. Beda-beda,” kata Widjaja saat ditanya mengenai jumlah angkot yang akan ditempatkan pada setiap rute.
Untuk tahap awal, sebanyak 66 armada dinilai sudah cukup untuk menangani layanan di 15 titik penjemputan pelajar. Penjemputan dijadwalkan mulai pukul 05.45 WIB di titik-titik yang telah ditentukan.
“15 titik. Intinya mengikuti jalur yang selama ini dilakukan oleh bus dan elf yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu,” ujarnya.
Dishub menghitung kebutuhan armada berdasarkan kapasitas angkutan. Setiap angkot diperkirakan maksimal mengangkut delapan pelajar, menyesuaikan pola layanan yang sebelumnya menggunakan bus dan elf.
“Karena kan kita hitung jumlah kendaraannya kan rata-rata 8… maksimal kita buat 8 orang. Ya, 8 orang selama ini dicover oleh bus sama elf itu isinya 20 sama 12,” jelas Widjaja.
Sementara itu, kebutuhan hingga 96 armada belum memiliki batas waktu pemenuhan. Dishub masih akan menambah jumlah kendaraan secara bertahap apabila angkutan yang memenuhi persyaratan bertambah.
“Oh, enggak ada deadline-nya,” pungkasnya. (bob)